Komisi VI DPR Rapat Bareng Holding BUMN Farmasi, Ini Hasilnya

Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan bos-bos badan usaha milik negara (BUMN) di sektor farmasi. Rapat virtual tersebut diikuti oleh Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma, Dirut PT Kimia Farma, Dirut PT Indofarma, dan Dirut PT Phapros.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dimulai sekitar 11.40 WIB. Tujuan rapat untuk mengetahui kesiapan BUMN farmasi dalam menghadapi pandemi virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Ada 10 kesimpulan rapat sebagai masukan untuk BUMN farmasi.

Berikut isi lengkap kesimpulan rapat Komisi VI DPR RI dengan holding BUMN farmasi:

1. Komisi VI DPR RI menyadari sampai saat ini bangsa kita belum memiliki kedaulatan kesehatan, terlihat dari ketidaksiapan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, untuk itu Komisi VI DPR RI mendukung dan meminta BUMN Farmasi untuk menggunakan seluruh semangat, kekuatan, kemampuan, kepandaian serta niat baiknya untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan kesehatan bagi bangsa Indonesia dengan cara menyusun langkah konkret dalam memperkuat struktur industri obat dan alat kesehatan nasional agar tidak bergantung pada bahan baku obat dan alat kesehatan impor.

2. Komisi VI DPR RI mendorong BUMN Farmasi untuk berupaya secara maksimal dalam menyediakan Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer, alat rapid test, obat dan vitamin sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkannya dengan harga yang terjangkau dan mencegah kelangkaannya di tengah Pandemi COVID-19.

3. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Farmasi untuk menggunakan seluruh potensinya memastikan distribusi: rapid test, obat-obatan, vitamin, vaksin, hand sanitizer dan alat bantu tenaga medis lainnya bagi masyarakat di seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih defisit dan tidak terjangkau.

4. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Farmasi memetakan kebutuhan bahan baku penyediaan obat dan suplemen, untuk menjamin kontinuitas produksi kebutuhan dalam negeri dan membuat roadmap kebutuhan pasokan (supply chain), kebutuhan relaksasi regulasi dan pendanaan.