.webp)
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mencatat keluhan-keluhan tersebut. Ia mengatakan terkait kartu pra kerja dan BPJS atau jaminan hari tua akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
"Kawan-kawan buruh melaporkan soal nasibnya, ada yang di PHK, dirumahkan, BPJS nunggak dan bagaimana nasib mereka. Beberapa yang itu hubungannya dengan pusat, pasti akan kami bantu fasilitasi, seperti soal Kartu Pra Kerja atau BPJS," kata Ganjar.
Ganjar menjelaskan memang masih ada yang kesulitan terkait pendaftaran Kartu Pra Kerja. Salah satu faktornya yaitu tingginya peminat di mana kuota 5,5 juta namun pendaftar sudah sekitar 7 juta.
"Sebab kalau hanya lewat satu pintu, sulit masuknya. Apalagi kuota hanya 5,5 juta itu, sekarang pendaftarnya sudah 7 juta. Kami sudah koordinasi dan kami sampaikan pada Presiden soal ini. Kami mendorong agar bisa dikirim manual, silahkan nanti pusat melakukan verifikasi," jelasnya.
Ia menjelaskan di Jawa Tengah ada sekitar 45 buruh yang dirumahkan. Upaya untuk membantu mereka dilakukan termasuk agar ada upaya saling gotong royong.
"Mereka hanya minta selama dirumahkan atau di PHK tetap mendapat haknya yang disesuaikan. Paling tidak selama tiga bulan. Saya sudah mengajak seluruh perusahaan di Jateng untuk iuran bareng-bareng untuk membantu para buruh," terangnya.
"Kalau buruh, atau Kadin bisa kompak soal ini, maka ini bisa sangat baik. Kita bisa menjadi contoh dan menghadapi proses ini dengan baik," imbuh Ganjar.
Simak Video "Video: Ganjar Ungkap Pesan Megawati kepada Kepala Daerah Kader PDIP"
[Gambas:Video 20detik]
(alg/hns)
