Kepala Bappenas Minta Data Dukcapil Jadi Acuan Distribusi Bansos

Dari data Dukcapil juga menurutnya, pemerintah bisa membuat data spasial soal kependudukan. Salah satunya dalam membuat kategorisasi penduduk, mulai dari kategori pendapatan hingga jenjang pendidikannya.

"Contoh misalnya, kalau kita kembangkan sebuah data spasial yang kemudian data terpadu di desa, maka di desa saja kita bisa tahu mana yang belum punya dan punya NIK. Lalu kita bisa buat kategorisasi, itu keluarga harapan atau bukan, berapa yang bekerja dan nggak bekerja di satu rumah, lalu dia jadi apa, dan pendidikannya sampai mana SMP, SMA, atau universitas kah," kata Suharso.

Namun, masalahnya adalah hingga kini pendataan masyarakat di Dukcapil masih cukup sulit. Menurut, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Maliki mengatakan banyak masyarakat belum memiliki NIK, apalagi di Indonesia bagian timur.

"Kita juga coba selesaikan cakupan NIK di Indonesia Timur. Salah satu permasalahan data bansos adalah kesempurnaan NIK di wilayah Indonesia timur dan wilayah yang sulit dijangkau lainnya," kata Maliki.

Maliki menjelaskan kini pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengupayakan layanan jemput bola registrasi ke desa-desa terpencil untuk sempurnakan administrasi kependudukan.

"Kami sudah tempatkan petugas registrasi ke desa-desa untuk sempurnakan administrasi kependudukan di desa bagian Timur atau wilayah sulit," jelas Maliki.