Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat 389.546 wajib pajak sudah mengajukan permohonan insentif dalam rangka meredam dampak pandemi COVID-19. Namun, menurut Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak Ditjen Pajak Kemenkeu Ihsan Priyawibawa tidak semua disetujui.
Ada 7% yang ditolak karena alasan tertentu. Sementara yang sudah disetujui sekitar 360 ribu wajib pajak.
"Jumlah penerima insentif sampai dengan tanggal 24 Juni pukul 8 malam. Jadi, secara garis besar, ada 389.546 permohonan yang diajukan oleh WP, dan sekitar 93 persennya itu disetujui. Angkanya sekitar 360.818," kata dia dalam Webinar, Kamis (25/6/2020).
Untuk 7% pemohon insentif yang ditolak karena sektor usahanya tidak memenuhi kriteria ataupun belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak untuk tahun 2018.
"Ada sekitar 7% yang ditolak. Nah penolakan ini disebabkan karena sektor usahanya tidak memenuhi kriteria PMK (peraturan menteri keuangan), ataupun katakanlah WP-WP tersebut belum menyampaikan SPT tahunan tahun 2018 sebagai basis kita untuk menentukan basis pajak yang eligible (berhak) penerima manfaat," jelasnya.
Lanjut Suryo, ada lima sektor usaha yang paling banyak menerima insentif fiskal tersebut, yakni perdagangan, industri, jasa perusahaan (jasa hukum, akuntansi, arsitektur, periklanan), jasa lainnya (jasa persewaan, jasa agen perjalanan dan lain sebagainya), serta sektor akomodasi dan makanan dan minuman (mamin).
"Kalau kita lihat angkanya, terlihat bahwa sektor usaha perdagangan yang paling banyak menerima insentif fiskal. Itu jumlahnya sekitar 53%. Kemudian sektor industri pengolahan itu sekitar 14%, selanjutnya di jasa perusahaan, jasa lain, dan jasa akomodasi dan mamin," tambahnya.
Baca juga: Netflix Cs Bayar Pajak Bisa Pakai Dolar AS |
Simak Video "Eks Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Jadi Tersangka Kasus Suap"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/hns)
