Raih WTP dari BPK, Pemerintah Masih Harus Bereskan 13 PR

Pemerintah tidak bisa merayakan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil audit (LHP) laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019.

Pemerintah justru harus menyelesaikan 13 pekerjaan rumah (PR) yang diberikan BPK atas temuan dalam audit LKPP tahun 2019.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan pemeriksaan atas LKPP utamanya ditujukan untuk memberikan opini. Opini adalah pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. LKPP itu sendiri sejatinya adalah laporan keuangan yang mengkonsolidasi 87 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan 1 LKBUN.

"Dengan mengkonsolidasi hasil pemeriksaan atas 87 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2019, akhirnya BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019," kata Agung di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Dia merinci opini WTP terhadap LKPP tahun 2019 lantaran 96,5% atau 84 LKKL dan 1 LKBUN mendapat WTP. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap 2 LKKL atau setara 2,3%, dan opini tidak menyatakan pendapat sebanyak 1 LKLL atau 1,2%.

Sebagai pembanding, kata Agung, pada LKPP Tahun 2018, BPK memberikan opini WDP terhadap 4 LKKL dan tidak menyatakan pendapat pada 1 LKKL. Meskipun terdapat 3 LKKL Tahun 2019 yang belum memperoleh opini WTP, temuannya maupun total anggarannya tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019 secara keseluruhan.

"LKPP Tahun 2019 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai standar akuntansi pemerintahan," ungkapnya.

lanjut ke halaman berikutnya