Sementara arahan untuk pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sri Mulyani meminta untuk memanfaatkan teknologi dalam mencatat maupun mengelola keuangan negara. Menurut dia, para pejabat yang menjadi Kepala Kantor Perwakilan bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
"Kita dalam mengelola shock yang begitu dalam dan ini tantangan tidak mudah, saya berharap kepala kantor DJPB menjadi pejabat yang memahami perubahan ini, tidak hanya sebagai kepala pemda yang hanya mengandalkan anggaran dari Kemenkeu tanpa memahami mengumpulkan itu tidak mudah," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan para kepala kantor perwakilan di daerah bisa mencatat keperluan belanja pemerintah daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.
"Kita mau bangun ekonomi agar bisa menyesuaikan dan bisa membangkitkan kembali aktivitas produktif namun aman dari COVID. Saya minta menjadi pemimpin di daerah bersama Pemda untuk melihat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dia pun meminta opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) terus dipertahankan dan terus ditingkatkan dari sisi transparansi dan kredibilitasnya.
Langsung klik halaman selanjutnya.
Simak Video "Video Kelakar Sri Mulyani Mau Potong Gaji Sekjen karena Punya 3 Wamen"
[Gambas:Video 20detik]