Jangan Khawatir! Beli Kuota Internet Bisa Pakai Dana Bos

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 28 Jul 2020 07:15 WIB
Sejumlah anak-anak melakukan kegiatan belajar di rumah di kawasan Gang Bebek, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (27/7). Menurut keterangan warga, saat ini anak-anak telah melakukan kegiatan belajar dirumah sejak pandemi COVID-19 mulai masuk ke Jakarta sejak bulan Maret.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Bagi sebagian murid sekolah sekarang tidak perlu khawatir lagi terkait biaya pembelian kuota internet. Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ), kuota internet menjadi kebutuhan nomor satu bagi seluruh murid di Indonesia.

Seiring waktu berjalan, pelaksanaan PJJ menuai banyak masalah salah satunya bagi murid yang berasal dari keluarga dengan perekonomian kecil dan terdampak Corona. Tidak hanya itu, praktik di lapangan pun banyak mendapat permasalahan khususnya bagi wilayah yang belum teraliri listrik dan infrastruktur internet.

detikcom pun mencoba membuat simulasi perhitungan kebutuhan belanja kuota internet untuk seluruh murid dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dikutip, Senin (27/7/2020) jumlah sekolahnya tercatat sebanyak 241.409 di seluruh Indonesia termasuk negeri dan swasta. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 45.299.906 murid yang berasal dari SD, SMP, SMA, dan SMK pada periode pembelajaran tahun 2017/2018.

Jika diasumsikan satu orang murid membutuhkan Rp 100.000 per bulan untuk pembelian kuota internet, maka total belanja seluruh siswa yang ada sekitar Rp 4,52 triliun per bulan.

Tingginya pengeluaran belanja kuota internet itu dinilai harus dicarikan solusi oleh pemerintah, salah satu solusi yang diusulkan adalah subsidi kuota internet.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai, dengan banyaknya aktivitas yang mesti dilakukan secara online muncul sejumlah permasalahan di lapangan. Menurutnya, pemerintah mesti sigap untuk masalah ini.

"Dan dengan PJJ terlihat banyak permasalahan seperti akses listrik yang tidak ada, akses internet yang belum tersedia, juga akses internet yang lambat dan tidak stabil. Kalaupun ada akses, tidak semua memiliki perangkat ponsel dan laptop serta pulsa. Para Menteri harus sigap mengatasi hal tersebut," katanya kepada detikcom, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, pemerintah mesti turun ke lapangan untuk memasang jaringan internet di wilayah yang belum terjangkau dan memberikan sumbangan perangkat seperti laptop dan ponsel. Kemudian, perlu juga subsidi bahkan internet gratis.

Selanjutnya
Halaman
1 2