Rincian Serapan Stimulus Penanganan Corona yang Bikin Jokowi Kesal

Sementara program dukungan UMKM sudah terserap 25,3% dari anggaran Rp 123,46 triliun. Lumayan tingginya serapan dukungan UMKM ini, dikatakan Febrio usai pemerintah menitipkan uang negara kepada empat bank BUMN atau Himbara sebesar Rp 30 triliun, dan tujuh bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp 11,5 triliun.

"Ini jurus yang cukup jitu karena kombinasi penjaminan kredit modal kerja dengan penempatan dana murah, ini relatif bagus," katanya.

Untuk pembiayaan korporasi, Febrio mengatakan masih belum ada serapan alias 0% dari anggaran Rp 53,57 triliun. Menurut dia, program ini akan terealisasi dalam waktu dekat lantaran bentuknya penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.

Sedangkan yang terakhir, mengenai insentif dunia usaha baru terserap 13,34% dari anggaran Rp 120,61 triliun. Menurut Febrio, pemerintah akan mendesain ulang skema pemberian insentif dunia usaha. Salah satu yang didesain ulang adalah mengenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

"Ini akan banyak redesign. Program yang tidak jalan, itu akan didesain ulang supaya uangnya masuk ke kantong masyarakat. Contohnya PPh pasal 21 DTP. Bahasanya saja sudah susah dimengerti masyarakat. Kita harus kerja lebih baik dalam hal sosialisasi ke masyarakat agar mengerti," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung penyerapan anggaran stimulus penanganan COVID-19 yang masih rendah. Anggaran yang jumlahnya mencapai Rp 695 triliun itu baru terserap 19%.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat terbatas yang hari ini kembali digelar melalui video conference dengan topik arahan Presiden kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19, Senin (27/7/2020).

"Penyerapan stimulus penanganan COVID-19 ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli dari total stimulus penanganan COVID-19 yaitu sebesar Rp 695 triliun yang terealisasi baru Rp 135 triliun artinya baru 19%. Sekali lagi baru 19%," tegasnya.

Penyerapan anggaran stimulus yang masih minim, kata Jokowi, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh komite yang dikoordinir oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Jokowi minta permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran itu segera diselesaikan.