Ini Catatan buat Bantuan Pulsa ke Dosen dan Mahasiswa dari Pemerintah

Tim detikcom - detikFinance
Jumat, 04 Sep 2020 15:19 WIB
Kampung Internet untuk meringankan siswa mengikuti pelajaran online hadir di RW 02, Kelurahan Galur, Jakarta Pusat. Internet gratis itu bisa diakses di balai RW 02.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang pemberian biaya atau uang pulsa untuk pegawai negeri sipil (PNS). Aturan ini berlaku mulai bulan September hingga akhir Desember 2020.

Ini merupakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.

Dalam keputusan ini, tidak hanya PNS yang akan mendapat biaya atau uang pulsa melainkan mahasiswa dan masyarakat pun dapat.

Namun, penyaluran bantuan ini diminta memenuhi beberapa hal. Anggota Komisi X DPR F-PPP Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan insentif paket data bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang akan dikucurkan pemerintah harus memperhatikan daerah yang sulit jaringan, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menurutnya, perlu ada kebijakan khusus dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T karena masing-masing operator seluler memiliki cakupan jaringan yang berbeda.

"Kami meminta pemberlakuan khusus terutama untuk wilayah 3T. Kalau di wilayah perkotaan, tentu ada internet. Tetapi kalau di daerah 3T, jaringan internet berbeda dengan kota," ujar Illiza, Kamis (3/9/2020).

Dalam program subsidi ini, siswa sekolah akan diberikan kuota internet gratis sebesar 35 Gigabyte (GB) per bulan, untuk guru sebesar 42 GB per bulan, dan untuk mahasiswa serta dosen 50 GB per bulan.

Mekanismenya, sekolah akan mendata nomor handphone (HP) setiap peserta didik yang akan dimasukkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Satu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) hanya boleh memasukkan satu nomor HP dan nomor ini akan diberikan kepada operator seluler. Pendaftaran dapat dilakukan hingga 11 September 2020. Subsidi akan diberikan selama empat bulan, dari September hingga Desember 2020. Nantinya, nomor handphone akan dilakukan verifikasi.

Kemudian, setelah nomor dinyatakan masih aktif, maka pemerintah akan langsung mentransfer kuota data ke masing-masing nomor penerima manfaat. Illiza mengatakan subsidi ini merupakan respons dari keluhan masyarakat terkait pelaksanaan PJJ yang disampaikan kepada Komisi X DPR.

Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya diputuskan kalau subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang.

"Subsidi ini merupakan rekomendasi dari Panja PJJ Komisi X DPR karena banyak keluhan yang masuk soal PJJ," kata Illiza.

Buka halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Nadiem: Belum Dapat Bantuan Pulsa? Komplain ke Kepsek-Rektor"
[Gambas:Video 20detik]