DPR Setujui Anggaran 4 Menko Jokowi Tahun Depan, Begini Rinciannya

Badan Anggaran DPR menyetujui pagu anggaran empat kementerian koordinator (Kemenko). Para menko meminta adanya tambahan anggaran untuk kegiatan di tahun 2021.

Pertama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar pihaknya disetujui tambah anggaran sebesar Rp 50 miliar. Anggaran tambahan itu digunakan untuk biaya operasional Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPN).

Airlangga menjelaskan kementeriannya ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasikan komite tersebut. Dengan tambahan Rp 50 miliar, total anggaran yang akan dimiliki Airlangga tahun depan sebesar Rp 443,3 miliar.

"Karena ada Perpres 82 yang diberi penugasan tambahan di bulan Juli tanggal 20 kemarin, maka kami minta tambahan khusus sebesar Rp 50 miliar untuk tahun anggaran 2021," kata Airlangga dalam rapat virtual bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (8/9/2020).

"Dari tambahan tadi, sehingga total dari awalnya Rp 393 miliar, menjadi Rp 443 miliar," katanya.

Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pihaknya juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Anggaran itu digunakan untuk menggelar acara internasional Archipelagic Island State (AIS) dan Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI).

Dari penambahan anggaran tersebut, Luhut mendapatkan anggaran Rp 364 miliar di tahun depan.

"Kami minta tambahan Rp 50 miliar itu, rincian utamanya untuk ada penyelenggaraan event internasional Archipelagic Island States Forum yang diprakarsai negara kepulauan. Tujuannya untuk punya hubungan baik dengan negara lingkar pasifik," jelas Luhut.