Kawasan Jabodetabek hingga Cianjur Mau Dirombak, Jadi Seperti Apa?

Isu strategis lainnya yang perlu dibenahi dari kawasan ini adalah masalah kemacetan.

"Selain itu, telah dibentuk BPTJ/Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, melalui Perpres, yang menangani masalah transportasi dan kemacetan, yang sebagian besar ditangani dengan anggaran pemerintah pusat," sambungnya.

Lalu, isu strategis lainnya yang perlu dibenahi dari kawasan ini adalah terkait sampah dan sanitasi.

"Masalah persampahan juga dihadapi oleh semua pemerintah daerah kabupaten/kota, bukan hanya Jakarta yang perlu penanganan secara terintegrasi. Pemerintah pusat mengupayakan ada pihak swasta terlibat dalam penanganan sampah, bukan hanya untuk Bantargebang dan Sunter di DKI saja," tambahnya.

Selanjutnya, terkait peraturan antar pemerintah daerah mulai dari kawasan hilir dan hulu yang dianggap masih sangat berantakan.

"Perlu adanya terobosan-terobosan peraturan, misalnya terkait transfer anggaran dari pemda di kawasan hilir (Jakarta, Bekasi, Tangerang) ke pemda di kawasan hulu (Bogor, Cianjur, Lebak), yang perlu diatur melalui peraturan Menteri Keuangan dan/atau Mendagri," tuturnya.

Hal lain terkait harmonisasi dan sinkronisasi program seperti untuk masalah pembebasan lahan.

"Perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi program, anggaran dan kegiatan antara pusat dan daerah serta antarpemda (misal Kementerian PUPR sudah menyiapkan anggaran untuk normalisasi sungai tapi tidak diikuti dengan pembenahan drainase atau pembebasan lahan yang menjadi kewenangan/tugas pemda," paparnya.

Terakhir, isu strategis lainnya terkait pembenahan kawasan kumuh dan bangunan ilegal juga masalah ketersediaan air bersih.