Soeharto, Utang dan Superholding BUMN

Soeharto, Utang dan Superholding BUMN

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 29 Sep 2020 11:11 WIB
Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar/nz
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Kenapa Tak Terwujud?

Superholding BUMN yang Tanri rancang tak terwujud sampai sekarang. Sementara, sudah 22 tahun Kementerian BUMN berdiri dengan 9 kali ganti menteri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang sudah 22 tahun Kementerian BUMN ini. Itu sudah 9 Menteri BUMN jadi rata-rata menteri 2,5 tahun kecuali Bu Rini misalnya," ujarnya.

"Setiap kali ganti menteri itu kan ada penggantian pucuk pimpinan eksekutif yaitu presiden. Setiap presiden ganti, ganti juga menteri, setiap ganti menteri ganti juga BUMN-nya tidak ada konsistensi untuk melaksanakan program yang ditarget," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Dia bilang, di Petronas sendiri ganti pucuk pimpinan sampai 15 tahun. Begitu juga Temasek sampai 18 tahun.

"Jadi apa yang mereka ingin laksanakan terjadi karena ada konsistensi, konsistensi kebijakan, pengembangan SDM khususnya leader sehingga bisa membuat target," katanya.

Ia bilang, superholding BUMN belum terwujud hingga sekarang karena politik yang berubah-ubah yang diikuti perubahan pimpinan politik hingga pejabat BUMN.

"Jadi pertanyaannya itu kenapa tidak terjadi karena politik juga, politik berubah-ubah, pimpinan politik berubah, Kementerian BUMN dipimpinnya berubah-ubah sudah ke sembilan sekarang ini. Para eksekutif di BUMN itu ganti, bongkar pasang," jelas Tanri.


(acd/ara)

Hide Ads