Pemerintah Nggak Kaget Ekonomi RI Babak Belur Akibat Corona

"Kita sangat disiplin dunia internasional mengakui, namun pada situasi COVID penerimaan turun sehingga defisit naik dengan keharusan naik memperkirakan lebih dari 3% maka dikeluarkan Perppu Nomor 1/2020 yang mengizinkan pemerintah melakukan defisit lebih dari 3% sampai 2022 untuk menangani pandemi COVID ini," tambahnya.

Selain itu, Suahasil meminta para aparat pengawas internal pemerintah (APIP) di masing-masing kementerian/lembaga (K/L) mampu mengawasi dengan ketat pelaksanaan program penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pasalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun yang terdiri dari enam sektor utama yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dukungan sektoral K/L dan pemerintah daerah, dukungan dunia usaha berupa insentif perpajakan, dan pembiayaan korporasi.

"Kami berharap juga dari APIP, SPI, betul-betul mendapatkan, mempelajari situasi yang kita hadapi," ungkapnya.