Teka-teki Sponsor Aksi Massa Tolak Omnibus Law

Danang Sugianto - detikFinance
Jumat, 09 Okt 2020 06:00 WIB
Sejumlah mahasiswa dari beberapa Universitas melakukan konvoi menuju Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Foto: Grandyos zafna/detikcom
Jakarta -

Gelombang massa yang menggelar aksi demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja terus berlangsung. Aksi demo bukan hanya dilakukan oleh kalangan buruh, tapi juga mahasiswa hingga pelajar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini ada dalang di balik aksi demo yang terjadi beberapa hari ini. Hal itu disampaikannya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV seperti dikutip, Kamis (8/10/2020). Dia mengaku tahu pihak-pihak yang membiayai aksi demo itu.

"Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya," ucap Airlangga.

Airlangga tidak secara gamblang mengungkapkan siapa pihak di balik aksi demo beberapa hari ini. Namun dia menyebutnya sebagai tokoh intelektual.

"Kita juga melihat bahwa tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai, ya cukup dalam tanda petik ego sektoralnya yang cukup besar. Karena para tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka adalah di balik layar," ucapnya.

Selain itu, Airlangga juga menyinggung terkait fraksi-fraksi dalam pengambilan keputusan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dalam rapat Paripurna DPR awal pekan lalu.

Seperti diketahui, menurut laporan Panitia Kerja (Panja), dari 9 fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak RUU tersebut yakni Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Tujuh fraksi lain, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja.

"Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakan, kita tahu siapa sponsornya. kita tahu siapa yang membiayainya. Sehingga tentunya kami berharap bahwa 7 fraksi di DPR itu juga merepresentasikan rakyat," tuturnya.

Airlangga pun mengingatkan bahwa saat ini masih dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oleh karena itu dia pemerintah sudah meminta petugas untuk menindak para pendemo sesuai dengan aturan PSBB.

"Dalam PSBB sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini tidak hanya membahayakan kepada diri sendiri, tetapi kepada masyarakat sekitar," tuturnya.

Pentolan buruh pun menanggapi pernyataan Airlangga itu. Baca di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2