PSBB memberikan tekanan pada ekonomi. Implikasi dari kebijakan tersebut dapat terlihat dari penerimaan pajak negara yang mengalami kontraksi. Dia menjelaskan penerimaan pajak dari berbagai sektor mengalami tekanan.
"Penerimaan pajak realisasi kita mencapai Rp 798,1 triliun atau 63,5% dari target kita. Penerimaan pajak kita dari sisi migas, tadi harga migas masih di bawah 40 dan itu jauh rendah dari harga awal minyak di atas 60. Maka kelihatan bahwa penerimaan migas mengalami kontraksi karena lifting juga masih di bawah target," katanya.
PPh migas tercatat mengalami kontraksi hingga 45% dibandingkan tahun lalu. Sementara pajak non migas kontraksi 16,9%, dan PPN terkontraksi 13,6%. Pajak PBB juga mengalami kontraksi 9,6%.
Sementara dari sisi pabean dan cukai mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,8%. Kepabeanan dan cukai telah mengumpulkan Rp 141,8 triliun atau 68,9% dari target Perpres Rp 205,7 triliun.
Dari jenis pajaknya, PPh 21 selama 3 bulan terakhir tercatat mengalami perbaikan karena kontraksinya makin kecil. PPh orang pribadi bahkan tumbuh positif pada September.
Sementara PPN dalam negeri mengalami tekanan bulan September karena adanya penurunan aktivitas perdagangan dan produksi seiring dengan PSBB di Jakarta yang sempat ditetapkan kembali.
"Dari penerimaan pajak tren hijau itu ada perbaikan setelah Juli terdalam kontraksinya. Tren sesuai harapan menuju perbaikan ekonomi namun tetap waspada setiap ada PSBB kelihatan sekali pajak langsung tekanan," ungkapnya.
(toy/fdl)
