Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ekonom: Ketimpangan Semakin Meningkat

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ekonom: Ketimpangan Semakin Meningkat

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 20 Okt 2020 13:30 WIB
Presiden Jokowi menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara. Jokowi didampingi Wakil Presiden KH Maruf Amin.
Jokowi-Ma'ruf/Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Hari ini genap setahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Ma'ruf Amin menjabat. Sederet Pekerjaan Rumah (PR) masih perlu dilakukan dan dibenahi di setahun Jokowi-Ma'ruf, meski sudah ada capaian yang telah diperoleh.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan setahun Jokowi-Ma'ruf Amin membuat ketimpangan atau kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin meningkat di Indonesia.

"Ketimpangan semakin meningkat karena orang kaya terus menabung di bank dengan lebih sedikit membelanjakan uangnya. Sementara itu masyarakat miskin tidak memiliki cukup tabungan. Pasca pandemi ketimpangan aset makin melebar," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (20/10/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bhima memperkirakan angka kemiskinan mencapai lebih dari 15%. Bank Dunia (World Bank/WB) sendiri telah mencatat ada 115 juta kelas menengah yang akan turun kelas menjadi miskin.

"Angka kemiskinan diperkirakan mencapai lebih dari 12-15% akibat jumlah orang miskin baru yang meningkat. Data Bank Dunia mencatat terdapat 115 juta kelas menengah rentan miskin yang dapat turun kelas akibat bencana termasuk pandemi COVID-19," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus dialami terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Diperkirakan jumlah karyawan yang di PHK dan dirumahkan mencapai 15 juta orang.

"PHK massal terus alami kenaikan dan diperkirakan jumlah karyawan yang di PHK dan dirumahkan mencapai 15 juta orang. Hasil survey ADB (Asian Development Bank) menunjukkan UMKM di Indonesia terus lakukan pengurangan karyawan setiap bulannya. Situasi di tahun 2020 sangat berbeda dari krisis 1998 dan 2008 dimana PHK di sektor formal dapat ditampung di sektor informal /UMKM. Saat ini 90% UMKM membutuhkan bantuan finansial untuk memulai usahanya kembali," ucapnya.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Tidak hanya pada sosial, ketimpangan juga dinilai terjadi dalam hal penanganan pandemi COVID-19 selama setahun Jokowi-Ma'ruf. Pemerintah dinilai terlalu mengedepankan masalah ekonomi dibanding kesehatan.

"Stimulus kesehatan dalam PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) hanya dialokasikan 12%, sementara korporasi mendapatkan 24% stimulus. Ada ketimpangan yang nyata antara penyelamatan kesehatan dibandingkan ekonomi," tuturnya.

Ketimpangan semakin melebar selama setahun Jokowi-Ma'ruf juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Menurutnya, ketimpangan itu semakin lebar karena pandemi COVID-19.

"Adanya wabah ini yang paling memberikan dampak adalah yang paling bawah terutama yang miskin, jadi ketimpangan itu memang bisa berpotensi melebar karena yang pendapatan paling bawah mengalami penurunan lagi dari pendapatan mereka," ucapnya.

Untungnya pemerintah memberikan berbagai program bantuan sosial (bansos) yang dinilai dapat membantu menekan pendapatan menengah bawah. Meskipun tetap saja masyarakat menengah, rentan jatuh ke jurang kemiskinan selama pandemi masih berlangsung.

"Karena adanya bansos mungkin tidak terlalu kelihatan penurunan itu. Tapi sebetulnya dibalik itu mereka tetap sangat rentan kalau mereka masih mengandalkan bansos karena bansos itu kan hanya sementara," tandasnya.


Hide Ads