.webp)
Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia masih terkendala dengan persoalan data. Hal itu lah yang membuat realisasinya di lapangan masih belum optimal. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan hal itu disebabkan karena data milik pemerintah belum lengkap. Data kemiskinan yang ada masih berantakan alias tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Kendalanya adalah disebabkan karena data yang tidak lengkap, sekarang lagi menjadi konsentrasi saya dengan daerah untuk melengkapi, karena tidak terkoneksi dengan NIK, sekarang ini jadi PR kami," kata Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2021).
Risma berkomitmen bakal membereskan masalah data kemiskinan agar ke depan bansos bisa disalurkan tepat sasaran. Dia mengatakan akan terus berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki data tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Untuk kita bersama-sama gunakan data yang sama, sehingga ke depan bisa kita petakan, sehingga (penyaluran bansos) jadi lebih terukur," ujar Risma.
Baca juga: Syarat 1 Keluarga Dapat BLT PKH Rp 10,8 Juta |
Dia juga akan menggandeng berbagai universitas di Indonesia untuk menata lagi parameter kemiskinan manusia di Indonesia. Dengan begitu diharapkan data bansos dari pemerintah bisa adil dan merata.
"Ke depan kita akan memberikan bantuan dengan parameter khusus. Parameter akan kita susun lagi bersama-sama, kami akan mengajak seluruh perguruan tinggi untuk memverifikasi kebetulan di Kemendikbud ada program Kampus Merdeka, di mana kami akan bekerja sama," tuturnya.
Risma menargetkan paramater kemiskinan yang baru ini bisa diselesaikan dengan jajarannya akhir bulan ini. Dengan begitu setiap daerah kemungkinan bantuannya tidak akan sama, melainkan tepat guna.
"Saudara kita yang di Samin daerah Tuban mereka menyampaikan ada 2 kelompok Samin. Jadi ke depannya kami akan memberikan bantuan dengan parameter khusus. Papua mungkin tidak sama dengan daerah lain. Jadi parameternya sedang kita susun lagi untuk parameter kemiskinan supaya bisa tepat, semua tidak disamakan," tandasnya.
Selama jadi Mensos, Risma bersumpah tidak pernah blusukan. Klik halaman selanjutnya>>>
