Sri Mulyani Perpanjang Insentif Pajak Sektor Farmasi, Ini Daftarnya

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 15 Jan 2021 16:27 WIB
Medication prepared for people affected by Covid-19, Remdesivir is a selective antiviral prophylactic against virus that is already in experimental use, conceptual image
Ilustrasi/Foto: iStock
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk perpanjang pemberian fasilitas atau insentif pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Keputusan ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 yang berlaku mulai 1 Januari 2021.

Awalnya, fasilitas ini hanya berlaku hingga 31 Desember 2020. Adapun aturan yang sebelumnya tertuang dalam PMK- 143/PMK 03/2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama mengatakan pemerintah juga memperpanjang pemberian insentif pajak bagi masyarakat yang membantu upaya pemerintah memerangi wabah COVID-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 juga diperpanjang hingga 30 Juni 2021.

"Terdapat perubahan ketentuan terkait jenis barang kena pajak yang memperoleh fasilitas pajak dan pihak yang memberikan rekomendasi pemberian insentif pajak kepada industri farmasi produksi vaksin atau obat," kata Hestu dalam keterangan resminya, Jumat (15/1/2021).

Fasilitas atau insentif pajak pertambahan nilai (PPN) yang berlaku hingga 31 Desember 2021 adalah PPN ditanggung pemerintah (DTP) yang bisa dirasakan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri.

Selanjutnya, industri farmasi yang memproduksi vaksin dan atau obat. Fasilitas ini berlaku untuk perolehan bahan baku vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19. Untuk fasilitas pajak terkait impor oleh industri farmasi produksi vaksin diatur dalam PMK-188/PMK.04/2020.

Lalu, ada wajib pajak (WP) yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 dari industri farmasi. Adapun, pemberian fasilitas PPh yang diperpanjang hingga 31 Desember 2021 adalah pembebasan dari pemungutan atau pemotongan PPh sebagai berikut:

1. Pasal 22 dan Pasal 22 Impor, atas impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk;
2. Pasal 22, atas pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat;
3. Pasal 22, atas penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu;
4. Pasal 22, atas penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 oleh pihak yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk;
5. Pasal 21, atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19, dan
6. Pasal 23, atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19.

Hestu menyatakan, saat ini tidak hanya vaksin dan bahan bakunya yang memperoleh insentif pajak, namun juga peralatan pendukung vaksinasi. Di samping itu, industri farmasi produksi vaksin dan atau obat dapat memanfaatkan insentif pajak setelah mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan yang sebelumnya menjadi wewenang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan fasilitas PPh sebagaimana diatur dalam PP 29 Tahun 2020 juga diperpanjang hingga 30 Juni 2021. Fasilitas yang diperpanjang yaitu:

1. Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
2. Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;
3. Pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan, dan
4. Pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta.

Ketentuan dan pengaturan lebih lengkap dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 yang berlaku mulai 1 Januari 2021. Untuk mendapatkan salinan peraturan ini dan peraturan lain yang diterbitkan dalam rangka merespons pandemi COVID-19, kunjungihttps://www.pajak.go.id/covid19.

(hek/eds)