Anggota DPR Minta Implementasi Kartu Tani Ditunda

Ia meminta agar pemerintah tak terus-menerus melakukan uji coba tersebut, karena menyulitkan petani yang membutuhkan penyaluran pupuk bersubsidi.

"Jangan trial and error. Jangan coba-coba, yang dikorbankan petani kita Pak. Kita pernah pertemuan satu kali dan diundang oleh 1 user, 1 anak perusahaan. Yang disampaikan PI (PT Pupuk Indonesia) malah tentang efektivitas tanam dengan cara baru, kita sedang bicara distribusi," jelas Haerudin.

"Karena telah, sedang, dan akan, ini musim penghujan masih panjang, sementara kondisi petani kita langka pupuk. Hari ini memang sedang panen non-subsidi. Artinya rakyat kita sedang megap-megap, mencari pupuk, yang ada yang mahal-mahal, non subsidi," sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, Kartu Tani juga tak bisa didapatkan para petani yang hanya menyewa lahan. Sementara, mereka sangat membutuhkan pupuk bersubsidi.

"Di Jawa Barat sawah terbentang luas dari arah Bekasi sampai Cirebon. Itu pemilik lahannya memang rata-rata 5 Ha ke atas. Tapi rata-rata mereka tidak garap sawah. Disewakan, dengan uang sewa 1 Ha 2 ton dibayarnya. Pertanyaannya adalah apakah yang sewa itu punya Kartu Tani? Tidak akan punya, karena dia bukan pemilik lahan," tutur Dedi.

Kemudian, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta pemerintah bisa mengembalikan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi ke petani melalui Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang berbasis NIK, sehingga petani tak kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi.

"Komisi IV meminta pemerintah melakukan kajian terhadap usulan alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi. Adapun hasil tersebut menunjukkan yang tidak mendukung pelaksanaan Kartu Tani, maka Komisi IV menyalurkan pupuk bersubsidi dengan metode e-RDKK," tutup Sudin.