Menurut Ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai hilangnya BLT subsidi upah akan membuat keuangan masyarakat menengah ke bawah kembali sulit. Dengan begitu daya beli masyarakat akan sulit untuk pulih.
"Kerugian bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah tentu signifikan tanpa dibantu subsidi upah," tuturnya kepada detikcom, Selasa (2/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bhima justru seharusnya pemerintah melanjutkan BLT subsidi upah ke pekerja di sektor informal dengan penghasilan juga di bawah Rp 5 juta. Sebab di 2020 saja masih banyak pekerja informal yang tidak punya akun BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak masuk program subsidi upah.
Namun Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai pemerintah sudah tepat menghentikan program BLT subsidi upah. Namun pemerintah juga harus memikirkan bantuan yang diutamakan untuk para pekerja yang terkena PHK dan pekerja informal yang kehilangan pendapatannya.
"Bantuan untuk pekerja masih punya penghasilan seharusnya bukan prioritas. Yang harus diutamakan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan dan income," terangnya.
Sedangkan Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet melihat dampak dari BLT subsidi gaji yang bergulir di 2020 terlihat dari berbagai indikator daya beli. Jika itu hilang maka dampak positif itu juga akan hilang.
"Misalnya kenaikan indeks penjualan ritel, membaiknya kepercayaan konsumen, indeks PMI yang berangsur-angsur membaik, dan potensi sumbangannya terhadap pemulihan ekonomi khususnya sektor konsumsi RT pada kuartal IV yang diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan kuartal III," tuturnya.
(das/eds)