.webp)
Pemerintah diminta hati-hati dalam rangka memutuskan kebijakan mudik lebaran 2021. Bila mudik tidak dilarang, pemerintah dan rumah sakit harus bisa mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.
Menurut ekonom Indef Bhima Yudhistira, mudik bisa berpotensi untuk meningkatkan lonjakan kasus COVID-19. Bila mudik tidak dilarang, dia meminta agar protokol kesehatan bisa dilakukan dengan ketat.
Bhima juga menyinggung meskipun vaksinasi sudah dilakukan, tak serta merta membuat mudik aman. Pasalnya, vaksinasi juga belum diberikan kepada semua orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada saat mudik maupun paska mudik, bila tidak dilarang, yang namanya protokol kesehatan jangan sampai kendor. Pemerintah dan rumah sakit juga harus mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 karena mudik, karena vaksinasi masih proses belum 180 juta orang di vaksin semua," kata Bhima kepada detikcom, Minggu (21/3/2021).
"Nah itu jadinya ada implikasi ke bengkaknya biaya kesehatan," ujarnya.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal juga mengatakan protokol kesehatan jadi hal utama yang harus dilakukan apabila mudik lebaran mau diperbolehkan tahun ini.
Faisal menilai resiko peningkatan COVID-19 selalu ada bila mudik dilakukan, bahkan dia mengkhawatirkan adanya gelombang kedua bila protokol kesehatan saat mudik kendor. Dia mengingatkan di China saja kasus COVID-19 pernah meningkat usai masa mudik imlek.
"Memang resikonya masih ada, apalagi kalau nggak dipantau secara baik protokol kesehatannya di daerah. Ini khawatirnya naik lagi jadi second wave, berbagai negara itu di China sendiri aja ya penyebaran banyak terjadi juga kalau orang mudik imlek," ungkap Faisal.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah kemungkinan tidak akan melarang mudik lebaran tahun ini. Setelah tahun lalu mudik dilarang demi menekan penyebaran COVID-19 antar daerah.
Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 untuk membentuk mekanisme khusus bagi pelaksanaan mudik lebaran. Beberapa mekanisme di antaranya adalah pengetatan pelaksanaan mudik lebaran hingga masifnya upaya tracing pada saat musim mudik lebaran tiba.
"Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang hendak berpergian," ujar Budi Karya dalam paparannya pada saat rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).
Belakangan, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo menjelaskan pemerintah masih menggelar rapat untuk pembahasan kebijakan mudik lebaran ini, termasuk kepastian mudik boleh diselenggarakan atau dilarang kembali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan menjadi pimpinan rapat tersebut.
"Dan tentunya kita harus sabar, dalam waktu yang tidak lama. Pemerintah Bapak Menko Perekonomian selaku ketua komite akan memimpin rapat, sehingga keputusan itu bisa menjadi dasar kita semua," kata dia dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).
(hal/dna)
