Pemerintah telah menekankan pentingnya transformasi usaha UMKM secara daring, mulai dari sistem rantai pasok, produksi, hingga pemasaran dan pembayaran.
Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa digitalisasi UMKM sangat diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi serta menjadi jembatan gap terbesar dalam proses digitalisasi UMKM yakni produk yang tidak standar.
Kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam membantu para pelaku UMKM pada masa pandemi COVID-19 semakin erat. Kerja sama yang menyeluruh dan lintas sektor menjadi penting, mengingat sektor UMKM berkontribusi sekitar 60 persen dari produk domestik bruto (PDB), serta menyerap 97% dari total pekerja di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selepas dari pandemi ini pun, saya yakin bahwa kerja sama yang telah terjalin dengan erat antar berbagai pihak, baik antara pihak pemerintah dengan swasta, maupun antara pihak swasta dengan UMKM. Hal ini menjadi pendorong kemajuan UMKM," kata Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Mindaugas Trumpaitis dalam keterangannya, Rabu (7/4/2021).
Dengan jumlah lebih dari 64 juta orang, sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dapat menjadi kekuatan pengungkit dan sumber pertumbuhan baru menghadapi pandemi. UMKM juga terbukti pernah menjadi kekuatan pengungkit pada saat krisis ekonomi 1998 dan krisis keuangan global 2008.
Terkait digitalisasi UMKM ini, Mindaugas mengatakan, Sampoerna turut membantu sekitar 130.000 pemilik toko kelontong yang tergabung dalam Sampoerna Retail Community (SRC) dalam hal transformasi digital, termasuk melalui pengembangan aplikasi AYO SRC.