Kafe Hingga Diskotek Wajib Bayar Royalti Lagu, Ini Tarif Lengkapnya

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 10 Apr 2021 13:00 WIB
Ilustrasi foto dari Getty Images.
Ilustrasi/Foto: Dok. Gettyimages
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Penerbitan beleid ini merupakan penegasan dari aturan yang sebelumnya diterbitkan.

Dalam aturan ini, pemerintah mewajibkan 14 sektor usaha membayar royalti atas pemutaran lagu dan musik. Sebanyak 14 sektor usaha maupun kegiatan yang wajib membayar royalti musik saat beroperasi diatur dalam pasal 3 ayat 2, yaitu:

Seminar dan konferensi komersial; restoran termasuk kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; pertokoan.

Selanjutnya bank dan kantor; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel termasuk kamar hotel, dan fasilitas hotel; terakhir usaha karaoke.

"Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hal ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik," tulis pertimbangan PP Nomor 56 Tahun 2021 yang dikutip detikcom, Sabtu (10/4/2021).

Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebetulnya sudah menetapkan tarif royalti musik di sektor usaha. Aturan mengenai tarif tertuang dalam Keputusan menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.

Dasar penetapan tarif royalti tertuang pada Pasal 1, yaitu ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada praktik terbaik di tingkat internasional. Tarif royalti juga mempertimbangkan rujukan yang berlaku secara internasional, masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), masukan dari pengguna, lalu kepatutan dan rasa keadilan.

Besaran tarif ini merupakan satu-satunya tarif yang resmi dari pengguna hak pencipta dan hak terkait oleh LMK pencipta dan hak terkait. Adapun, pembayaran royalti musik dilakukan minimal 1 tahun sekali.

"Besaran harga resmi tarif royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017," bunyi Pasal 2 Ayat (1) Kepmenkumham.

Tarif lengkap royalti di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3