Pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2-5,8% pada tahun depan. Angka itu tercatat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengatakan pemerintah harus melakukan kebijakan program baik dari sisi otoritas fiskal dan sektor jasa keuangan agar target pertumbuhan ekonomi 5,8% tercapai.
"Pemerintah agar mengupayakan melalui kebijakan dan program APBN 2022 antara lain untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat melindungi daya masyarakat yang tidak mampu," kata Dolfie dalam rapat kerja bersama pemerintah, Selasa (8/6/2021).
Dari sisi pengeluaran, Dolfie meminta agar belanja pemerintah diarahkan untuk meningkatkan belanja yang berkualitas dan ditandai dengan manfaat belanja yang langsung dirasakan oleh sektor-sektor produktif.
"Belanja yang diarahkan harus untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, meningkatkan produktivitas lapangan usaha rakyat, dan memperkuat daya saing termasuk industri pengolahan," sarannya.
Untuk meningkatkan investasi tahun depan, pemerintah dinilai perlu mengefektifkan peran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Sementara untuk ekspor impor, pemerintah perlu membuat kebijakan yang melindungi komoditas unggulan, khususnya pangan dari kebijakan impor.
"Agar tidak mendistorsi produktivitas dan kesejahteraan rakyat di bidang pangan, memperkuat industri berorientasi ekspor, serta memperkuat industri yang dapat ganti bahan baku impor," ungkap Dolfie.
Dari sisi produksi, pemerintah diminta membuat kebijakan yang terkait dengan lapangan usaha untuk pertanian, konstruksi, perdagangan, perumahan, dan sebagainya.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,8% pada 2022 maka konsumsi rumah tangga harus berada di level 5,1-5,3%, konsumsi pemerintah 3,2-4,4%, investasi 5,4-6,9%, ekspor 4,3-6,8% dan impor di kisaran 3,6-7,8%.
(aid/ara)
