.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan tambahan anggaran tahun 2022 kepada DPR RI. Total tambahan anggaran yang diajukan luhut mencapai Rp 73 miliar dari total pagu indikatif dalam APBN 2022 sebesar Rp 261 miliar.
"Kami usulkan tambahannya kira-kira Rp 73 miliar sekian dan kalau kita total itu semua anggaran kami di 2022 itu akan berkisar kira-kira Rp 334 miliar," ujar Luhut dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (14/6/2021).
Penambahan anggaran ini salah satunya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kerja sama RI dengan Tiongkok melalui pembentukan Sekretarian Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF -BRI)Koridor Ekonomir Komprehensif Regional. Untuk kegiatan satu ini, jumlah anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 14,3 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini tindak lanjut daripada high level dialog China di Indonesia. Sebenarnya ini high level dialog Tiongkok yang kedua, yang pertama dengan Amerika, yang kedua dengan kita," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia dipimpin Luhut baru-baru ini memang melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan pemerintah China. Dalam pertemuan itu,kedua negara sepakat untuk mempererat kerja sama dalam merespon tantangan global. Kedua negara sepakat dalam membangun kerja sama yang saling menguntungkan terkait dengan infrastruktur, teknologi hingga kesehatan.
"Kemarin baru berlangsung (high level dialog) dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Kita mengkaver banyak sekali masalah kerja sama, kesetaraan dalam bidang-bidang infrastruktur, dalam bidang teknologi, dan yang paling penting bidang kesehatan di mana mereka bersedia untuk membangun industri-industri kesehatan yang angkanya sangat fantastik," ungkapnya.
Selain untuk memperkuat kerja sama dengan China, tambahan anggaran tadi juga akan dipakai untuk 10 kegiatan lainnya.
Pertama, untuk penyelenggaraan pertemuan tingkat pejabat tinggi (Senior Official Meeting/SOM) dan Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Meeting/MM) Archipelagic and Island States (AIS) Forum sebesar Rp 17 miliar. Program ini diyakini akan memperkuat posisi politik Indonesia di forum internasional, terutama negara-negara kepulauan.
Kedua, dibutuhkan tambahan anggaran untuk pembiayaan sekretariat AIS Forum sebesar Rp 5 miliar. Ketiga, untuk pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan Cirebon-Patimban-Ketajati dan Kawasan Jawa Barat bagian selatan senilai Rp 2 miliar.
Keempat, untuk food estate sebesar Rp 1 miliar untuk food estate dan Rp 1 miliar. Kelima, untuk program rehabilitasi magrove juga sebesar Rp 1 miliar. Keenam, untuk kampanye gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia sebesar Rp 2 miliar.
Ketujuh, untuk menggelar program spice up the world sebesar Rp 3,52 miliar. Program ini masuk pada sektor pariwisata, yang mana nanti kegiatannya Indonesia akan meningkatkan promosi untuk memperkenalkan cita rasa Nusantara ke dunia internasional. Kedelapan,untuk penyelenggaraan Dubai Expo sebesar Rp 15 miliar.
Kesembilan, untuk reformasi birokrasi sebesar Rp 300 juta. Dan terakhir, untuk belanja pegawai sebesar Rp 12,6 miliar.
