Bukan karena Corona, Ini Kronologi Krisis Lebanon yang Bak 'Neraka'

Anisa Indraini - detikFinance
Minggu, 11 Jul 2021 13:03 WIB
Situasi krisis ekonomi di Lebanon semakin parah hingga membuat negara ini disebut bagai neraka oleh warganya sendiri. Hiperinflasi dan kelangkaan berbagai kebutuhan pokok membuat situasi di Lebanon semakin tak tertahankan bagi warganya.
Foto: Pool
Jakarta -

Lebanon sedang mengalami krisis ekonomi sangat parah. Sebelum pandemi virus Corona (COVID-19) pada awal 2020, negara tersebut sudah terlunta-lunta menunjukkan tanda menuju kehancuran.

Dikutip BBC, Minggu (11/7/2021), mulanya pada awal Oktober 2019 negara tersebut kekurangan mata uang asing sehingga membuat nilai mata uang pound Lebanon melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Akhir 2019 juga negara tersebut terungkap melakukan praktik yang disebut para analis skema piramida atau skema Ponzi, di mana bank sentral berutang kepada bank-bank komersial dengan tingkat bunga di atas rata-rata pasar. Utang tersebut untuk membayar utang lainnya dan mempertahankan Lebanon.

Pada saat yang sama, orang-orang semakin marah dan frustrasi atas kegagalan pemerintah menyediakan layanan dasar. Mereka harus berurusan dengan pemadaman listrik setiap hari, kurangnya air minum yang bersih, layanan kesehatan publik yang terbatas, hingga koneksi internet terburuk di dunia.

Elit penguasa menjadi sasaran kemarahan publik karena telah mendominasi politik selama bertahun-tahun dan mengumpulkan kekayaan mereka sendiri, sementara gagal melakukan reformasi besar-besaran yang diperlukan untuk memecahkan masalah negara.

Kemudian kebakaran hutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pegunungan barat negara itu mengungkap betapa Lebanon kekurangan dana dan peralatan pemadam kebakaran.

Pada pertengahan Oktober, pemerintah mengusulkan pajak baru untuk tembakau, bensin, dan panggilan suara melalui layanan pesan seperti WhatsApp untuk meningkatkan pendapatan, tetapi serangan balasan memaksanya untuk membatalkan rencana tersebut.

Semua yang telah terjadi itu menimbulkan gelombang ketidakpuasan yang telah membara di Lebanon selama bertahun-tahun. Puluhan ribu orang di negara tersebut turun ke jalan, yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Saad Hariri yang didukung Barat dan pemerintah persatuannya.

Protes yang terjadi menjadi sebuah fenomena langka sejak perang saudara 1975-1989 yang menghancurkan negara itu berakhir, dan membuat negara itu hampir terhenti.

Perdana Menteri yang baru diangkat kala itu, Hassan Diab kemudian mengumumkan bahwa Lebanon akan gagal membayar utang luar negerinya untuk pertama kalinya dalam sejarah, dengan mengatakan cadangan mata uang asingnya telah mencapai tingkat kritis dan berbahaya, sisanya diperlukan untuk membayar impor yang mendesak.

Kemudian pandemi COVID-19 memperburuk keadaan. Setelah kematian pertama akibat virus Corona dan lonjakan infeksi, lockdown diberlakukan pada pertengahan Maret 2020 untuk mengekang penyebaran virus.

Di satu sisi, itu memaksa pengunjuk rasa anti-pemerintah turun dari jalan. Tetapi di sisi lain itu membuat krisis ekonomi jauh lebih buruk dan mengungkap bobroknya sistem kesejahteraan sosial di Lebanon.

(aid/zlf)