Mayoritas responden tidak puas dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19.
Hanya 14 persen responden yang merasa puas dengan kebijakan tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO). Sedangkan 67 persen responden merasa tidak puas.
Menurut Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam evaluasi penanganan pandemi belum memuaskan publik. Secara umum, publik tidak puas dengan kebijakan PPKM Darurat yang dijalankan pemerintah.
Sekitar 52 persen menyatakan kesulitan bekerja, 29 persen dapat bekerja di rumah, 23 persen dapat memenuhi protokol kesehatan.
Mengomentari hal tersebut, Pakar Komunikasi Digital, Anthony Leong menyebut komunikasi pemerintah selama masa PPKM terus menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, komunikasi pemerintah yang kurang baik ditengarai menjadi salah satu utama sulitnya Indonesia lepas dari masa pandemi.
"Komunikasi di media sosial itu bukan hanya sekedar memberikan informasi. Namun ada seni untuk mempengaruhi serta membangun empati. Di masa pandemi seperti ini kita butuh komunikasi media sosial yang mampu membangun empati agar rakyat tergerak untuk bergotong-royong bersama," kata Anthony, Senin (16/8/2021).
Ia melanjutkan, sebenarnya masyarakat bisa menerima perihal PPKM kalau komunikasi digital bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Secara garis besar kondisi COVID-19 di Indonesia sudah membaik. Tapi, lanjut dia, strategi komunikasi pemerintah perlu lebih komprehensif.
Indonesia negara yang sangat luas dan besar, tentu sulit untuk menjangkau semuanya satu persatu. Untungnya masyarakat Indonesia kian akrab dengan media sosial ini jadi kunci untuk menyelesaikan pandemi.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
(dna/dna)