.webp)
Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 per 6 Agustus 2021 telah mencapai Rp 320,38 triliun. Jumlah ini setara dengan 43% dari pagu anggaran sebesar Rp744,75 triliun.
"Pemerintah terus mempercepat realisasi anggaran PEN untuk menstimulasi usaha rakyat, memberikan perlindungan sosial, penanganan kesehatan, sekaligus mencegah potensi perlambatan ekonomi di kuartal 3 dan 4 tahun 2021. Itu semua adalah proteksi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini," tegas Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021).
"Kita bisa melihat terdapat tren perbaikan di berbagai sektor. Karena itu, pemerintah dengan dukungan semua pihak, terus berupaya melanjutkan momentum pemulihan ekonomi di tengah upaya meredam penambahan kasus COVID-19," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Johnny menerangkan detail penyerapan anggaran PEN 2021. Adapun yang tertinggi terdapat di klaster perlindungan sosial, yakni mencapai Rp 94,79 triliun, atau 50,8% dari total pagu Rp 186,64 triliun.
Ia memaparkan program-program yang termasuk dalam klaster perlindungan sosial di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bansos Sembako Jabodetabek, Logistik/Pangan/Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Diskon Listrik.
Sementara itu, penyerapan anggaran PEN tertinggi kedua terdapat pada klaster kesehatan yang mencapai Rp 70,32 triliun atau 32,7% dari pagu Rp 214,95 triliun. Menurut Johnny, anggaran pada klaster digunakan untuk sejumlah program penanganan COVID-19, seperti program vaksinasi dan penguatan 3T, iuran jaminan kesehatan, santunan tenaga kesehatan, dan lain-lain.
Selain kedua klaster tersebut, ada tiga sektor lain dengan penyerapan terbesar anggaran PEN 2021, yakni klaster dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp55,8 triliun atau 34,4% dari pagu Rp162,40 triliun. Selanjutnya, Klaster insentif usaha mencapai Rp51,15 triliun atau 81,4% dari pagu Rp62,83 triliun, serta klaster program prioritas, mencapai Rp48,32 triliun atau 40,8% dari pagu Rp 117,94 triliun.
Johnny mengungkapkan pemerintah akan terus mendorong akselerasi penyerapan anggaran PEN 2021 serta memonitor, memitigasi setiap kendala, dan memastikan agar realisasi PEN di semester II 2021 jauh lebih baik. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan penyerapan tepat sasaran dan mencegah agar tidak tertumpuk di akhir tahun.
"Semoga program-program yang memanfaatkan anggaran PEN ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat, khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19," pungkasnya.
Baca juga: Ini Deretan Bansos yang Lanjut Sampai 2022 |
Sebagaimana diketahui, Pemerintah mengalokasikan anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun atau lebih tinggi dibandingkan alokasi pada 2020 sebesar Rp 695,2 triliun.
Guna memberi tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus COVID-19, pemerintah kemudian memperbesar anggaran Program PEN 2021 menjadi Rp 744,75 triliun. Penguatan pagu anggaran PEN sebesar hampir Rp 50 triliun tersebut diharapkan dapat mendukung pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
(ega/hns)
