3. Ketimpangan Antar Daerah Tinggi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah daerah (Pemda) belum optimal mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong pembangunan di daerah masing-masing. Hal itu menyebabkan ketimpangan yang cukup tinggi terhadap capaian kesejahteraan masyarakat antar daerah.
Sebut saja terkait capaian akses air minum layak, Sri Mulyani menyebut ada beberapa daerah yang sudah mencapai 100% seperti Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kabupaten Klaten. Tetapi beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06%, Kabupaten Mamasa 22,91%, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat 27,4% dari rata-rata nasional 89,27%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut ketimpangan terjadi pada angka partisipasi sekolah menengah pertama dan atas. Ada daerah yang hanya mencatatkan capaian 13,34% yakni Kabupaten Intan Jaya, Papua. Padahal angka capaian nasional mencapai 70,68%.
Ketimpangan juga terjadi pada indikator imunisasi lengkap dengan capaian terendah di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara masing-masing 5,22% dan 5,4%. Adapun capaian tertinggi berada Kabupaten Madiun dan Kabupaten Gianyar mencapai masing-masing 82,95% dan 79,58%. Sementara angka nasional mencapai 50,34%.
Pada indikator indeks pembangunan manusia, menurut Sri Mulyani, capaian terendah berada di Kabupaten Nduga, Papua yang hanya mencapai 31,55%. Sedangkan capaian tertinggi dicatatkan Kota Yogyakarta mencapai 86,61%.
Sementara pada indikator penduduk miskin, menurut Sri Mulyani, Kota Tangerang Selatan mencatatkan capaian tertinggi yakni hanya memiliki 1,68% penduduk miskin. Disusul Kabupaten Badung, Bali yang hanya memiliki 1,78% penduduk miskin dan Depok 2,07% penduduk miskin. Sementara Kabupaten Deiyai, Papua yang memiliki çapaian terendah memiliki 41,76% penduduk miskin.
(aid/zlf)