Sri Mulyani Ungkap Tantangan yang Sama Beratnya dengan COVID, Apa Tuh?

Sri Mulyani Ungkap Tantangan yang Sama Beratnya dengan COVID, Apa Tuh?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 28 Sep 2021 18:31 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan berat bagi semua manusia di bumi ini selama hampir 2 tahun terakhir. COVID-19 belum juga kelar, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan masih ada tantangan yang sama beratnya sudah menanti.

Tantangan yang akan datang itu adalah perubahan iklim. Sama seperti pandemi COVID-19, menurut Sri Mulyani perubahan iklim mampu mempengaruhi dan mengubah seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh dunia.

COVID-19 saja sudah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara bekerja, berinteraksi sosial, sekolah, hingga ritual ibadah sekalipun. Bukan tidak mungkin, berbagai aspek kehidupan juga akan berubah karena dampak dari perubahan iklim.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dunia juga terus dihadapkan pada tantangan yang sama beratnya, yaitu perubahan iklim. Sama seperti pandemi, perubahan iklim mampu mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia," ungkap Sri Mulyani saat melantik pegawai Kementerian Keuangan, Selasa (28/9/2021).

Sri Mulyani mengatakan keuangan negara pun harus adaptif dengan ancaman ini, dia mengatakan kebijakan-kebijakan yang antisipatif perlu dirumuskan. Kebijakan yang bukan hanya melihat kondisi saat ini, namun juga di masa depan depan.

ADVERTISEMENT

"Climate change juga akan berikan dampak luar biasa seperti itu juga, maka kita perlu dari sisi keuangan negara untuk mampu merumuskan kebijakan kebijakan yg antisipatif," kata Sri Mulyani.

Pemerintah menurutnya akan berusaha menghindarkan ancaman perubahan iklim agar Indonesia dan seluruh rakyatnya bisa mendapatkan masa depan yang aman dan berkelanjutan.

"Peranan keuangan negara termasuk APBN menjadi sangat kunci dalam menyiapkan masyarakat, dunia usaha, dan negara yang memiliki komitmen tangani tantangan perubahan iklim agar bisa konsisten," ungkap Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga pernah mengatakan pemerintah butuh dana yang besar untuk mengantisipasi perubahan iklim. Pembiayaan perubahan iklim diprediksi bisa mencapai US$ 247,3 miliar atau Rp 3.561 triliun (kurs Rp 14.400).

Dengan jumlah tersebut, kata Sri Mulyani, negara perlu menyiapkan dana paling tidak Rp 266,2 triliun per tahun hingga tahun 2030 untuk menangani perubahan iklim.

"Kebutuhan untuk bisa transformasi Indonesia untuk menurunkan emisi itu sangat tinggi. Dengan dukungan Internasional, dibutuhkan dana dengan jumlah hingga US$ 247,2 miliar, kalau dirupiahkan Rp 3.461 triliun hingga 2030," kata Sri Mulyani dalam webinar UI, Jumat (11/6/2021).

Simak juga video 'Update Corona RI 28 September: Bertambah 2.057 Kasus, 3.551 Sembuh':

[Gambas:Video 20detik]



Bersambung ke halaman selanjutnya.

Kasus COVID Turun, Jangan Lengah

Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan saat ini Indonesia mampu mengendalikan COVID-19 sementara waktu, setelah beberapa bulan mengalami lonjakan kasus yang sangat dahsyat.

"Alhamdulillah, Indonesia sudah mampu menurunkan kasus aktif COVID, meskipun kita di beberapa bulan lalu berada di dalam situasi yang sangat waspada karena lonjakan kasus varian delta. Kita sadari pandemi memberikan dampak luar biasa," ungkap Sri Mulyani dalam acara pelantikan yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/9/2021).

Dia mengingatkan ke seluruh jajaran Kementerian Keuangan khususnya kepada pejabat yang baru dilantik agar bisa tetap menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan terburuk.

Sri Mulyani mengingatkan para pejabat akan melakukan tugas dengan sangat berat. Pengaruh pandemi COVID-19 akan menimbulkan ketidakpastian yang sangat besar.

"Selain berharap yang terbaik kita tetap harus siapkan berbagai kemungkinan. Termasuk kemungkinan terburuk. Ini yang saya harapkan di dalam melaksanakan tugas jabatan baru selalu memiliki sikap pejabat yang optimisme dan penuh harapan positif, namun memiliki kewaspadaan dan kesiapan untuk siapkan kemungkinan terburuk terjadi," ungkap Sri Mulyani.

Menurutnya, di tengah pandemi keuangan negara harus mampu jadi instrumen yang mampu mengungkit pemulihan ekonomi. Di sisi lain, tantangan baru juga muncul yaitu mempersiapkan kembali defisit anggaran menuju angka di bawah 3%.

Seperti diketahui, defisit anggaran negara dilonggarkan hingga di atas 3% hingga tahun 2023 mendatang sesuai dengan UU 2 tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk merespons dampak pandemi terhadap keuangan negara. Sri Mulyani mengingatkan tahun 2022 mendatang menjadi tahun ke tiga dan terakhir bagi pelonggaran defisit anggaran.

"Ini adalah tahun terakhir, di 2022 dari 3 tahun periode yang ada di UU 2 tahun 2020 mengenai situasi luar biasa akibat pandemi COVID. Oleh karena itu saya harap semua jajaran Kemenkeu sadari bahwa tugas kita masih banyak dan berat," ungkap Sri Mulyani.


Hide Ads