Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mengoptimalkan penerapan pajak karbon. Hal ini usai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disahkan Kamis (7/10).
Menurutnya, komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional di tahun 2030 bakal sulit tercapai jika pajak karbon tidak dijalankan dengan baik.
"Payung hukumnya sudah ada, jadi saya kira pajak karbon juga harus dioptimalkan pemerintah. PKB sepenuhnya mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan dapat melestarikan lingkungan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/10/2021).
Ia pun mendorong implementasi pajak karbon diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian dari peta jalan ekonomi hijau. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampaknya terhadap dunia usaha namun tetap mampu berperan dalam penurunan emisi karbon.
"Orientasinya harus beriringan antara upaya kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara bersamaan juga bisa melestarikan lingkungan. Ini yang kita butuhkan sekarang, karena masalah iklim juga tidak boleh kita abaikan begitu saja," ungkapnya.
Di sisi lain, dirinya menilai UU HPP dapat menjadi solusi atas persoalan fundamental perpajakan nasional. Produk hukum anyar itu dianggap mampu memutus permasalahan tax ratio dan tax buoyancy di Indonesia.
Dia sepakat bila RUU HPP dikatakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Sejatinya reformasi perpajakan tak akan pernah usai karena sifatnya yang berkelanjutan.
"Tapi perlu diingat, reformasi kali ini harus dilihat secara komprehensif dan saling melengkapi. RUU HPP harus menciptakan sistem pajak yang selaras dengan perekonomian, adil, berkepastian, berorientasi pada daya saing, memberikan kemudahan, serta mendorong kepatuhan," tuturnya.
(akd/hns)