.webp)
Pemerintah kemudian mencoba beberapa kebijakan untuk dilakukan, hal itu dilakukan sambil melihat komitmen pengusaha untuk membantu menurunkan harga. Yang pertama adalah penyediaan 11 juta liter minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter untuk kemasan sederhana. Namun yang terjadi alokasinya cuma 5 juta liter saja.
Kemudian terakhir pemerintah melakukan subsidi harga minyak goreng dengan satu harga Rp 14.000 per liter untuk semua minyak goreng kemasan. Namun nyatanya kebijakan ini juga tak berjalan mulus. Yang tadinya bakal dilakukan 6 bulan kini hanya dua pekan saja.
Nah karena kedua kebijakan yang fokus di sisi hilir itu tak berhasil, kini Lutfi mengarahkan kebijakannya dari sisi hulu ke hilir. Salah satunya dengan kebijakan DMO dan DPO untuk produk olahan kelapa sawit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang kita bikin kalau nggak komit kita kerjakan. Terakhirnya ya sudah kalau begini kejadiannya, kita sekarang main dari hulu ke hilir," papar Lutfi.
Dua kebijakan itu untuk memastikan eksportir CPO telah menyuplai 20% DMO dari volume ekspornya untuk industri minyak goreng dalam negeri diikuti dengan penetapan harga yang lebih rendah dari harga pasar internasional.
Harga olahan kelapa sawit dari jumlah pemenuhan wajib dalam negeri atau DPO adalah sebesar Rp 9.300 per kg untuk CPO dan Rp 10.300 per kg untuk olahan olein. Sementara itu harga CPO di pasar internasional saja mencapai Rp 13.000-15.000 per kg.
"Jadi harga yang naik itu saya paksa turun kembali. Kebutuhan minyak goreng kita hanya 5,6 juta kilo liter, itu hanya 10% dari produksi CPO kita. Jadi kecil sekali," kata Lutfi.
Lutfi menegaskan tidak akan ada ekspor bagi perusahaan yang belum memenuhinya DMO 20%. "Ini saya nggak kasih ekspor semua sampai obligasi dimestiknya nggak kejadian, kita kasih kesempatan industri untuk regulate sedemikian rupa," katanya.
(hal/eds)
