Harga minyak goreng beberapa bulan ini yang melambung tinggi sehingga membuat keresahan baik itu konsumen atau masyarakat, maupun para pedagang itu sendiri.
Sayang, tampaknya kebijakan yang diberlakukan pemerintah tampaknya belum bisa merata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun pedagang. Hingga kini, pedagang pasar masih kesulitan memperoleh pasokan minyak goreng murah agar bisa dijual ke masyarakat sesuai ketentuan pemerintah.
"Informasi yang di sampaikan Pemerintahan perlu di apresiasi dengan baik, tetapi dalam pelaksanaanya belum meberikan manfaat buat para pedagang pasar," kata Ketua Bidang Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) Andrian Lame Muhar.
Ia melihat, ada sejumlah masalah yang membuat kebijakan ini belum efektif. Pertama, distribusi minyak goreng dilakukan dengan operasi pasar tanpa melibatkan pedagang pasar.
"Jadi apa fungsi para pedagang pasar?" tanya dia.
Ia pun mempermasalahkan langkah pemerintah yang mensubsidi harga CPO agar produk turunannya dalam hal ini minyak goreng bisa turut turun harga dan bisa dijangkau oleh masyarakat.
"Kemudian pertanyaannya adalah mengapa minyak goreng harus disubsidi? Kelapa sawitnya ada di dalam negeri, pengolahannya pun ada di dalam negeri juga, jadi kenapa harus subsidi ? Harusnya minyak goreng dengan kondisi tersebut harusnya murah," ujar Andrian.
Kalau hal tersebut karena mekanisme pasar seharusnya pemerintah menstop ekspor CPO sebagai bahan bakunya dan supaya bisa fokus untuk produksi dan di konsumsi di dalam negeri saja, apabila sedang surplus baru lah diizinkan di ekspor
"Kemudian Langkah Pemerintah membuat satu harga sudah baik tinggal teknis di lapangannya seperti apa," tandas Andrian.
(dna/dna)