.webp)
Dunia industri di Tanah Air dipastikan mengalami pembatasan operasional seiring dengan kebijakan pemerintah "menarik rem" guna mengadang laju penyebaran COVID-19 varian Omicron. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 2 pada sejumlah daerah industri membuat produktivitas industri menurun.
Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Mufti Anam, mengatakan, belum bisa diprediksi sampai kapan PPKM Level 2 dan 3 diberlakukan. Pelaku industri dalam negeri yang mengalami penurunan produktivitas harus mendapat dukungan dari pemerintah, termasuk perlindungan dari terjangan barang konsumsi impor.
"Sekarang industri kita kena PPKM. Benar ada aturan khusus, ada Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), tetapi tetap saja tidak bisa full 100 persen. Bahkan untuk karyawan industri bagian administrasi bisa 25 persen saja yang masuk, padahal mereka supporting system penting. Jadi utilisasi pabrik pasti menurun," jelas Mufti, Kamis (10/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan produktivitas yang menurun, lanjut Mufti, dunia industri dalam negeri bisa kehilangan momentum dan peluang untuk bisa bangkit dari dampak pandemi. Sementara di sisi lain, negara-negara industri lain sejauh inni tetap menjalankan aktivitas produksi seperti biasa.
"Ini kan ibarat baru mau bangkit, eh kena PPKM lagi. Maka sebenarnya ini adalah momentum agar pemerintah benar-benar punya kebijakan yang memprioritaskan industri dalam negeri. Ada setidakya dua jalan," beber Mufti.
Yang pertama, lanjut Mufti, melakukan restriksi impor barang konsumsi dengan memetakan ketersediaan barang substitusi yang telah diproduksi di dalam negeri.
"Kementerian Perdagangan harus punya petanya, jangan gampang mengizinkan impor. Harus pandai-pandai. Misalnya produk elektronik, kan sebenarnya banyak yang diproduksi di dalam negeri, tapi tetap saja kalah bersaing dengan impor. Misalnya AC, lampu, dan sebagainya. Investasi sudah di Indonesia, mestinya ada sedikit proteksilah dari pemerintah agar pasarnya berkembang, jangan langsung diadu dengan impor," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
