Jumlah tiket MotoGP Mandalika 2022 belum banyak terjual. Pemprov NTB pun mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi NTB untuk menonton MotoGP Mandalika.
Kebijakan ini disorot karena dinilai memaksa ASN untuk menonton dan membeli tiket MotoGP Mandalika. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyatakan bukan cuma pemaksaan, ada dampak negatif juga yang bisa terjadi bila kebijakan ini tetap dilakukan.
Dampak yang pertama adalah kepada panitia penyelenggara MotoGP. Panitia penyelenggara akan dicap jelek karena seakan-akan tak mampu mempromosikan ajang MotoGP di Indonesia.
"Ini citra panitia juga jadi jelek, belum mulai acara sudah jadi citra buruk. Kok kayak MotoGP nggak dapat penonton banget, kok kesannya panitia tak bisa promosikan acara ini ke masyarakat," kata Trubus kepada detikcom, Kamis (3/3/2022).
Kemudian, dampak negatif pun akan dirasakan ASN itu sendiri. Khususnya bagi yang tak mampu membeli tiket namun dipaksakan untuk menonton dan membeli tiket MotoGP.
"ASN itu kan beda-beda gajinya, ini apa semua pasti mampu membelinya? Yang nggak bisa beli masak mau dipaksakan juga," ujar Trubus.
Bahkan, apabila tiket ternyata dibayarkan oleh Pemprov NTB, masalah tetap akan muncul. Misalnya saja dari sisi dananya didapatkan dari mana, bisa saja ujungnya ternyata ada potongan untuk ASN karena digunakan untuk membeli tiket MotoGP.
"Kalau Pemprov yang membayar pun, memang enak ASN tinggal nonton. Tapi kan dananya dari mana? Nggak mungkin pakai anggaran APBD atau APBN, bisa aja ujung-ujungnya ada yang dipotong gitu gajinya. Ngga tepat kan serba kontra produktif," kata Trubus.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
(hal/ara)