Anggota Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian menekan impor untuk sejumlah komoditas, seperti kedelai hingga bawang putih. Beberapa anggota menyarankan agar kedua komoditas itu diperkuat produksi di dalam negeri.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan agar petani mau menanam kedelai maka diperlukan insentif dari pemerintah. Jika tidak ada insentif, petani akan enggan menanam kedelai.
"Untuk kedelai saya memberikan usulan, ada jaminan pembelian. Saya kira kata kuncinya di situ. Petani kita diberikan insentif, benih pupuk. Kalau tidak ada kepastian pembelian dan harga yang jelas mereka tidak akan menanam. Jadi kata kuncinya di situ untuk kita meningkatkan produksi memerangi impor," jelasnya, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (22/3/2022).
Ia juga mengarahkan solusi tersebut untuk PT Pupuk Indonesia (Persero). Andi berharap, ada insentif mulai dari bibit, pupuk, asuransi dan pembeliannya.
"Kalau tadi Pak Menteri bilang 300 ribu hektare. Ini baru bisa kalau tidak hanya cerita itu pak. Tidak bisa dilaksanakan, saya kira ini bisa dicontoh," ucapnya.
Kemudian, Anggota Komisi IV Fraksi Partai demokrat Sutrisno, meminta agar bahan baku tahu dipenuhi dengan kedelai produksi dalam negeri. Sementara untuk tempe memang menggunakan kedelai impor.
Sutrisno menyayangkan Indonesia masih terus mengimpor kedelai dengan jumlah yang cukup banyak. Ia mengkritik program untuk produksi kedelai terbengkalai.
"Tetapi untuk tahu menggunakan produksi dalam negeri dibutuhkan untuk tahun mohon diproduksi dibutuhkan 1 juta ton. Kedelai kita 2022 hanya mampu 200 ribu ton. Dari waktu ke waktu anggotanya cukup besar secara akumulasi Rp 100 miliar, tahun kedua Rp 100 miliar tentunya akan lebih luas," jelasnya.
"Sepertinya program-program pengembangan kedelai itu barlen, bubar kelalen. Setelah itu tidak dilanjutkan lagi, seharusnya bisa terbangun kemandirian," tambahnya.
Impor bawang putih disinggung DPR. Cek halaman berikutnya.
