.webp)
Presiden Joko Widodo jengkel banyak sekali produk impor yang dibeli lembaga pemerintah lewat skema pengadaan barang dan jasa. Padahal, anggaran belanja pemerintah sangat besar dan seharusnya dibelanjakan produk lokal.
Lalu apa solusi yang ditawarkan untuk menangani keluhan Jokowi soal banyaknya impor oleh pemerintah?
Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya sudah memiliki solusi untuk menekan impor pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satunya adalah membekukan akses produk impor pada katalog belanja barang dan jasa bila sudah ada barang serupa yang diproduksi di dalam negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah bikin beberapa rekomendasi, seperti bila ada produk substitusi impor, maka yang barang impor itu harus di-freeze, dibekukan, oleh pengelola katalog, termasuk katalog sektoral di kementerian dan lembaga," kata Anas melalui pesan singkat yang diterima detikcom, Jumat (25/3/2022).
Anas juga menyatakan LKPP akan melakukan beberapa terobosan untuk mempermudah produk dalam negeri, baik produk UMKM maupun koperasi, untuk masuk ke sistem belanja pemerintah. Dia bilang pelaku usaha kecil bakal dipermudah untuk masuk ke katalog pengadaan barang dan jasa.
"Kami akan memangkas birokrasi atau tahapan untuk masuk ke e-Katalog, baik itu e-Katalog nasional maupun lokal," sebut Anas.
Anas mengatakan pihaknya sudah meringkas proses alur penayangan produk pada E-Katalog Nasional. Tadinya, ada delapan tahap kini hanya dua tahap. E-Katalog Lokal pun disederhanakan syaratnya, dari awalnya empat tahapan jadi saru tahapan saja.
E-Katalog Lokal sendiri awalnya tak banyak dimiliki pemerintah daerah. Anas mengatakan kini pemerintah daerah diarahkan untuk memiliki dan mengelola aplikasi E-Katalog Lokal sendiri.
"Tinggal bikin etalase produknya. Sekarang sudah ada lebih dari 120 pemda yang membuka Katalog Lokal. Nah di sanalah kesempatan pengusaha daerah, UMKM daerah, untuk masuk," sebut Anas.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
