Jakarta -
Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan program transformasi digital yang inklusif. Dibutuhkan kerja sama semua pihak termasuk perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar wilayah di tanah air terkoneksi internet.
Kerja sama atau kolaborasi dengan pihak swasta juga sebagai solusi keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mewujudkan program transformasi digital di Indonesia.
"Tidak bisa sendiri. Tetapi pemerintah tetap sebagai lokomotif. Terutama pada daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal)," kata Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong dalam keterangannya, Kamis (14/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah memahami bahwa mewujudkan transformasi digital di tanah air tidak memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan, terutama di wilayah 3T. Untuk itu, pemerintah hadir melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), perusahaan nomenklatur di bawah Kementerian Kominfo.
Salah satu tugas utama BAKTI adalah membangun infrastruktur pelayanan telekomunikasi dan informasi. BAKTI membangun BTS-BTS (Base Transceiver Station) di wilayah 3T.
"Karena bagi operator inikan nggak bernilai ekonomi, berapa sih yang pake di situ pelanggannya yang punya HP (di daerah 3T), nah maka pemerintah hadir di situ, tapi tetap nanti yang operasikan mereka (swasta)," kata Usman.
Usman menjelaskan di wilayah-wilayah 3T, Bakti akan membangun BTS sedangkan swasta yang akan mengoperasikan. Karena jika swasta yang harus membangun BTS, tentu nilai keekonomian kurang bernilai. Kecuali di wilayah-wilayah yang padat penduduk, perusahaan swasta tentu yang akan membangun BTS.
Pemerintah mengaku hingga akhir 2021, sekitar 80% wilayah Indonesia sudah terhubung internet. Pada 2024 diharapkan sudah semua wilayah terkoneksi internet. Ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua daerah terkoneksi internet atau dengan istilah no one left behind.
Penguatan SDM juga dilakukan. Cek halaman berikutnya.
Selain pada penyediaan infrastruktur digital, pemerintah juga fokus pada sisi sumber daya manusia (SDM). Untuk penguatan SDM bisa digital, pemerintah menggelar program gerakan nasional literasi digital. Gerakan ini dilaksanakan oleh Ditjen Aplikasi dan Informatika (Aptika). Pemerintah mentargetkan pada 2024 ada 50 juta orang yang sudah terliterasi digital.
Gerakan ini memberikan edukasi dasar tentang digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Untuk level menengah ada program digital talent scholarship. Pada program ini bisa tentang digital journalism, big data, artificial intelligences, sampai level metaverse dilaksanakan oleh Litbang Kominfo. Di level advance itu ada namanya digital leadership academy. Program ini khusus untuk ASN untuk melatih leadership dan kerja sama dengan empat universitas di luar negeri.
Usman menjelaskan, selain kolaborasi dengan perusahaan swasta maupun BUMN, dibutuhkan kerja sama lintas kementerian. Beberapa kementerian seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta beberapa lembaga pemerintah lainnya. Leading sector untuk infrastruktur dan literasi digital adalah Kementerian Kominfo sedangkan kementerian lain bisa berkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
BUMN sebagai perusahaan milik pemerintah juga didorong untuk mewujudkan ini. Usman menyadari bahwa meskipun perusahaan milik pemerintah, namun BUMN juga dituntut menghasilkan keuntungan. Pada program transformasi digital ini, pemerintah mendorong peran dan kontribusi nyata BUMN dalam mewujudkan konektivitas yang merata, terutama di wilayah 3T, sehingga bisa bersama-sama Pemerintah hadir untuk membantu infrastruktur digital terutama di wilayah 3T.
Salah satu BUMN yang berkomitmen untuk selalu ada dan berkontribusi menghadirkan konektivitas di pelosok daerah 3T adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Sebagaimana diketahui Telkom memiliki infrastruktur telekomunikasi yang lengkap, mulai dari Mitratel penyedia layanan infrastruktur menara telekomunikasi, Telkomsel sebagai operator seluler penyedia jasa telekomunikasi seluler, Telkomsat yang menyediakan layanan jaringan satelit data dan internet, dan masih banyak lagi. Melalui sinergi anak usaha, Telkom Group siap mendukung pemerintah dalam program transformasi digital yang inklusif.
Selain BUMN, perusahaan swasta juga berperan dalam transformasi digital di Indonesia, sebagai contoh PT XL Axiata Tbk yang gencar memperkuat jaringan di luar Jawa dan kawasan 3T melalui kemitraan dengan BAKTI. Contoh lainnya, kerja sama BAKTI dengan Konsorsium Lintasarta-Huawei-PT Surya Energi Indonesia (SEI) dalam membangun BTS di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka pembangunan dan percepatan transformasi digital yang digagas oleh pemerintah.
Dengan menyediakan jaringan internet untuk wilayah 3T, Pemerintah berharap kolaborasi dengan BUMN dan Swasta dapat membantu terwujudnya percepatan konektivitas digital yang merata dan terintegrasi dengan baik di seluruh Indonesia. Ini juga menjadi salah satu fokus agenda Presidensi G20 tahun ini.
.webp)
