Waspada! Ini Bahaya di Balik Tarif Pajak hingga Harga Pangan Naik

Tim detikcom - detikFinance
Senin, 18 Apr 2022 18:00 WIB
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial DKI Jakarta membuka pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara online. Bagaimana cara pendaftarannya?
Ilustrasi kemiskinan/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Harga bahan pangan melonjak belakangan ini, ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik jadi 11% sejak 1 April 2022. Belum lagi harga BBM Pertamax juga naik menjadi Rp 12.500/liter.

Kondisi ini diprediksi mendongkrak inflasi dalam beberapa waktu ke depan. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Manap Pulungan inflasi yang naik tak terkendali dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya ekonomi Indonesia yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, akan berpengaruh karena adanya penurunan daya beli.

"Ketika inflasi naik tentunya daya beli akan turun, akan berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Ada tipikal masyarakat akan menunda konsumsi dengan ekspektasi akan terjadi penurunan harga, tentunya pertumbuhan ekonomi tidak akan tinggi lewat konsumsi rumah tangga," kata Abdul kepada detikcom, Senin (18/4/2022).

Dari sektor riil, kenaikan inflasi akan menyebabkan harga-harga barang meningkat karena biaya produksi naik. Bagi produsen yang tidak berani menaikkan harga dan memilih mengurangi margin keuntungan, nasib karyawan bisa terancam hingga merembet ke peningkatan pengangguran.

"Ketika margin keuntungan diturunkan, tentu dia harus mengurangi tenaga kerja agar penghasilan tidak tergerus signifikan sehingga pilihan yang rasional bagi pengusaha ya mengurangi karyawan. Minimal dia merumahkan dulu dengan opsi memberikan gaji dan tidak memberikan gaji," tuturnya.

Kenaikan inflasi yang tak terkendali juga dapat membuat angka kemiskinan Indonesia bertambah. Kondisi ini sangat mungkin dialami masyarakat kategori rentan miskin atau pekerja informal, yang bisa jatuh jika harga terus-menerus mengalami kenaikan.

"Sektor informal jadi salah satu sumber atau miskin di situ karena dia pendapatannya tidak sustain, tidak pasti setiap bulan. Beda dengan formal seperti pegawai kantoran yang setiap bulan akan mendapat gaji," jelasnya.

Saran buat pemerintah di halaman selanjutnya. Langsung klik