.webp)
Petani kelapa sawit mengeluhkan kurang adilnya pembagian dana pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Mereka mengklaim pungutan yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan petani rakyat tak sampai 5%.
Padahal, sebetulnyaBPDPKS telah berdiri kurang lebih 8 tahun sejak tahun 2015. Para petani menyatakan selama 8 tahun ini, lembaga tersebut telah melakukan pungutan dana sawit sekitar Rp 37,283 triliun.
Para petani menjelaskan, dana itu mayoritasnya digunakan untuk subsidi biodiesel. Hitungannya sekitar hampir 80,16% yang digunakan untuk subsidi biodiesel. Sementara itu dana yang dialokasikan untuk petani sawit hanya sebesar 4,8% melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan kondisi seperti ini maka meminta pemerintah ke depanya bisa mengalokasikan dana BPDPKS secara adil kepada petani sawit," ungkap para petani dalam pernyataan bersama, dikutip Selasa (17/5/2022).
Adapun pernyataan bersama yang dimaksud disuarakan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI).
Selama ini, petani sawit hanya sebagai penyedia bahan baku, belum ada satupun kelembagaan petani yang memiliki pabrik sendiri. Apalagi, intuk mengolah TBS menjadi bahan jadi, misalnya sampai jadi minyak goreng.
Hal ini berbanding terbalik dengan praktik penguasaan pasar yang diklaim petani dilakukan oleh banyak perusahaan besar. Banyak perusahaan besar dikeluhkan para petani melakukan praktik penguasaan bisnis dari hulu ke hilir.
Dengan begitu, hasil panen dari petani rakyat banyak yang terserap oleh industri besar karena mereka menggunakan produk dari kebunnya sendiri.
Melihat hal itu, para petani sawit meminta agar dana sawit yang dikelola BPDPKS bisa dialokasikan untuk menguatkan kelembagaan petani sawit rakyat.
"Pemerintah harus mendukung kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS," kata para petani.
Lihat juga video 'Perwakilan KSP Datangi Massa Petani Sawit, Ajak Perwakilan Dialog':
