RI-Norwegia Teken Kerja Sama Pengembangan Neraca Sumber Daya Laut

Director NORAD Mr. Bård Vegar Solhjell mengungkapkan salah satu wujud komitmen dua negara HLP-SOE dalam mengelola laut secara berkelanjutan dibuktikan melalui kerja sama ini.

"Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Indonesia dan Norwegia hari ini telah berhasil menandatangani kerja sama Technical Agreement Ocean for Development, berupa kerja sama kelembagaan bilateral jangka panjang yang mempromosikan pengelolaan laut dan zona pesisir terpadu yang berkelanjutan," ungkap Solhjell.

Head of Section for Oceans Ms. Jorun Nossum mengakui Indonesia merupakan mitra strategis dalam mengelola laut secara berkelanjutan.

"Kerja sama ini merupakan langkah penting. Harapannya dapat bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mengembangkan kemitraan di masa mendatang," harap Nossum.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto yang ikut menyaksikan momen bersejarah itu menegaskan kerja sama antara Ditjen PRL dengan NORAD merupakan bagian dari komitmen Menteri Trenggono untuk menjaga ruang laut sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Selain itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menstimulasi geliat investasi semakin mendesak kebutuhan penyusunan neraca sumber daya laut.

"Pak Menteri memiliki strategi ekonomi biru untuk memperbaiki dan menjamin kesehatan laut Indonesia. Pertama, memperluas kawasan konservasi perairan laut dengan menerapkan sistem zona restriktif atau pembatasan dari kegiatan manusia maupun lintasan kapal. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan terukur di WPPNRI. Kemudian budidaya perikanan berkelanjutan dan yang terakhir, pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mempertimbangkan daya tampung kawasan," papar Doni.

Doni menambahkan perlu adanya neraca sumber daya laut yang akuntabel sebagai instrumen untuk mengukur kondisi sumber daya laut di Indonesia secara berkala dan mengukur dampak investasi terhadap aset laut Indonesia untuk mendukung implementasi strategi ekonomi biru itu.

"KKP percaya dengan bantuan dari NORAD bisa menghasilkan nantinya sebuah neraca sumber daya laut yang berkualitas untuk menjaga sumber daya, bukan hanya ekonominya, tapi keberlangsungan ekologi di laut sesuai dengan komitmen Pak Menteri menjaga kesehatan laut," tutupnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2021 telah dilakukan penyusunan neraca sumber daya laut di Indonesia melalui proyek percontohan di Kawasan Konservasi Laut Taman Wisata Perairan Gili Matra. Penyusunan neraca tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta mitra kerja sama di dalam negeri dengan dukungan anggaran yang bersumber dari pemerintah dan pendanaan dari lembaga donor.

Sementara itu, Ocean for Development Programme merupakan komitmen pemerintah Norwegia dan sangat berpotensi dalam mendukung pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam kelautan di Indonesia sekaligus dapat memberikan kontribusi pada sustainable ocean plan (perencanaan kelautan yang berkelanjutan).

Pemerintah Norwegia akan mengalokasikan anggaran pendukung sebesar 40 juta Krone atau sekitar Rp60 miliar selama periode pelaksanaan Technical Agreement selaras dengan kebijakan Menteri Perikanan dan Kebijakan Kelautan.