Simak! Sri Mulyani Punya Jurus Baru Cegah Korupsi Ekspor dan Impor

Sri Mulyani mengharapkan dengan implementasi neraca komoditas ini, maka pasar bisa memiliki referensi utama dalam kebijakan berdasarkan data yang diberikan memberikan kepastian untuk pengambilan kebijakan.

Hal ini karena informasi yang tersedia di berbagai /KL teknis akan terintegrasi. Hal ini bisa membuat kebijakan lebih positif atau lebih kuat. Selain itu pelaku usaha juga bisa lebih akurat, tepat waktu dan efisien dalam merencanakan kegiatan usahanya mulai dari pengajuan izin hingga perencanaan impor maupun ekspor dan mendapat kepastian dari sisi administrasi.

"Pelaku usaha bisa memonitoring progress sehingga transparansi dan efisiensi bisa meningkat. Ini akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi untuk dunia usaha," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan pemerintah harus melakukan evaluasi agar komoditas yang beredar di Indonesia bisa memenuhi ketersediaan dan lalu lintas perdagangan yang lancar.

"Dari sisi ketersediaan itu harus memenuhi kebutuhan. lalu linta perdagangan melibatkan transaksi dan harus dikenakan pajak," jelasnya.

Ghufron menyebut dalam catatan KPK hingga 2022 ini akibat tidak jelasnya komoditas ketersediaan terkait kebutuhan, industri dan pelaku usaha justru mengakibatkan tindak pidana korupsi.

"Catatan KPK 2013 ada suap impor daging, lalu 2016 ada di sektor gula supaya dapat impor. Lalu 2017 mengubah regulasi di sektor kesehatan dan peternakan itu melibatkan suap di dalamnya," ujarnya.