.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pembiayaan utang pada 2023 cukup menantang. Apa maksudnya?
Menurut Sri Mulyani menantang lantaran kondisi ketidakpastian ekonomi global yang dibayangi kenaikan suku bunga dan melonjaknya inflasi.
"Lingkungan global dari sisi pembiayaan akan cukup menantang. Oleh karena itu kebutuhan untuk pembiayaan akan kita kelola secara ekstra hati-hati agar utang tetap terjaga secara stable," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (31/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah telah memproyeksi pendapatan negara pada 2023 akan mencapai Rp 2.266,7 triliun sampai Rp 2.398,8 triliun atau 11,19-11,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara ditarget mencapai Rp 2.795,9 triliun sampai Rp 2.993,4 triliun atau 13,8-14,60% terhadap PDB.
Dengan defisit yang diproyeksi mengecil ke level 2,61% sampai 2,9% PDB, rasio utang direncanakan tetap terkendali di kisaran 40,58% sampai 42,42% terhadap PDB.
"Ini adalah postur 2023 yang masih konsisten dengan tema APBN yang memiliki fungsi stabilisasi alokasi dan distribusi. Pada saat yang sama harus menjaga konsolidasi untuk tetap mengembalikan kesehatan dan ketahanan fiskal kita," jelasnya.
APBN dengan defisit yang mengecil tersebut diklaim masih akan bisa mendukung dinamika dan pemulihan ekonomi termasuk untuk menjaga masyarakat dari guncangan yang terjadi.
"Konsolidasi fiskal akan terjaga di 2023-2026 hingga kemudian primary balance akan kembali positif dan APBN jadi relatif sehat untuk bisa menjaga dari berbagai guncangan lainnya yang akan datang," bebernya.
Hal ini didukung dengan langkah-langkah pendalaman pasar untuk menjaga dan menopang pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) yang stabil. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mendorong inovasi pembiayaan melalui BUMN, BLU, Sovereign Wealth Fund Indonesia Invesment Authority (SWF INA), serta dukungan dalam bentuk skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga fiscal buffer yang andal dan efisien.
"Selama beberapa bulan ini pemerintah melihat arus kas kita cukup baik dan ini berarti perlu atau akan meningkatkan tantangan dalam mengelola arus kas. Pada saat antar bulan dalam satu fiscal year tidak selalu sama tekanannya. Kita akan terus menjaga fiscal buffer kita agar cukup memadai dalam antisipasi guncangan, baik dalam perekonomian maupun terhadap APBN sendiri," tandas Sri Mulyani.
