.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia ke depan masih harus menghadapi tantangan perekonomian setelah pandemi COVID-19. Tantangan tersebut telah diimbau oleh Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disebut 5C.
"Perekonomian ke depan tidak semakin mudah. Dari kami sering menyebut dalam pertemuan dengan berbagai kelapa negara, kepala lembaga dunia bahwa dunia menghadapi 5C tantangan ke depan," katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (6/6/2022).
Airlangga memaparkan tantangan pertama adalah tailwind atau angin terakhir dari pandemi COVID-19. Soal ini, dia mengapresiasi Banggar DPR karena telah responsif menyetujui anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) hingga Rp 1.895,5 triliun selama tiga tahun (2020-2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tantangan kedua adalah crisis of war (krisis akibat perang) yang terjadi di Rusia-Ukraina telah berdampak besar kepada harga komoditas energi, pangan dan keuangan global.
"Di sini nanti juga berlanjut pada krisis berikutnya yaitu climate change. Kita sekarang masih musim hujan tapi ke depan kemarau ini akan panjang," tambah Airlangga menyebutkan tantangan ketiga.
Tantangan keempat adanya kenaikan harga komoditas (commodity price) mulai dari energi hingga pangan. Kenaikan harga ini diperkirakan akan terus terjadi sampai pertengahan tahun depan.
"Kenaikan commodity price baik energi pangan dan lainnya kelihatannya masih akan sampai pertengahan tahun depan," bebernya.
Tantangan terakhir adalah cost of living atau gejolak inflasi. Itu lah 5C yang menjadi tantangan ke depan dan akan mengadang perekonomian dunia.
Untuk itu, fokus pemerintah mulai tahun depan yakni menangani isu krisis pangan, krisis energi, hingga krisis utang. Indonesia sendiri masuk dalam kelompok Global Crisis Response Group (GCRG) yang baru dibentuk Sekjen PBB pada pertengahan Maret 2022.
"2023 KPC-PEN berhenti dan dilanjutkan dengan GCRG. Jadi ini membantu Sekjen PBB dalam penanganan krisis energi, krisis pangan dan krisis utang," jelas Airlangga.
(aid/das)
