Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ditagih Komisi VI DPR soal janji audit pabrik semen di Indonesia. Audit itu dilakukan untuk melihat seperti apa posisi pasokan dan permintaan semen di Indonesia.
Janji itu ditagih oleh anggota Komisi VI Andre Rosiade, dia meminta Bahlil memaparkan hasil audit pabrik semen yang sudah dijanjikan sejak Agustus 2021. Audit itu diminta Andre untuk dilakukan karena telah terjadi pasokan berlebih pada pasar semen Indonesia, namun pihak Bahlil malah memberikan izin untuk pendirian pabrik baru oleh pihak asing.
"Saya ingin menagih janji sejak Agustus 2021, Pak Menteri janjikan audit investigasi soal semen, 10 bulan ini ditunggu. Kalau audit itu ada hari ini, kami minta hasilnya, tolong laporkan ke kami," pinta Andre ke Bahlil dalam rapat kerja Komisi VI, Jumat (10/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andre mempertanyakan soal dua pabrik semen di Aceh dan Kalimantan Timur (Kaltim) yang seharusnya tak perlu diberikan izin untuk dibangun. Pasalnya, menurut Andre, pemerintah sudah melakukan moratorium alias penghentian sementara untuk izin pabrik semen.
"Saya ingatkan pak, kan janji ada moratorium, pabrik di Aceh dan di Kaltim itu bisa jalan padahal kan sudah moratorium, kok bisa jalan? Komitmennya gimana? Kan Pak Menteri bilang kalau janji mau ditepati, janjinya ditepati atau nggak ini," ungkap Andre.
Khusus pabrik semen yang ada di Kaltim yang disebut dibangun oleh pihak China, kata Andre berpotensi mengancam industri semen tanah air. Khususnya dalam rangka memasok semen untuk bahan baku pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.
"Pabrik semen di Kaltim itu diduga, ditakutkan oleh industri semen dalam negeri itu ganggu penjualan industri semen dalam negeri pak. Apalagi yang eksis buat ke IKN. Jangan sampai IKN butuh 21 juta ton semen yang nikmati justru semen China di Kaltim itu pak," sebut Andre.
Janji audit pabrik semen juga ditagih oleh anggota komisi lainnya Darmadi Durianto. Katanya, audit ini penting dilakukan untuk mengetahui seperti apa pasar semen dalam negeri.
Imbasnya, investor jadi punya kepastian apakah Indonesia butuh pabrik semen atau tidak. Mau bagaimanapun menurut Darmadi investor butuh data yang tidak simpang siur.
"Saya mau todong juga ini audit semen. Mohon dijelaskan kepada publik. Supaya ini jelas, agar yang mau investasi tahu itu kebutuhan nggak perlu atau kalau masih kurang ya dilakukan (investasi) lagi aja. Data ini dibutuhkan agar nggak simpang siur pak," ujar Darmadi dalam rapat yang sama.
Bahlil pun menjawab todongan dari para anggota Komisi VI tersebut. Lanjut di halaman berikutnya.
Simak Video "Video Bahlil Semprot Dirjennya hingga Dirut PLN di DPR: Kurang Ajar Kalian!"
[Gambas:Video 20detik]