.webp)
Presiden Joko Wiodo telah melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Zulkifli disebut memiliki PR besar untuk membenahi masalah yang ada di sektor perdagangan di Indonesia.
Peneliti INDEF Rusli Abdullah mengungkapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh menteri perdagangan baru adalah memastikan pasokan migor aman dan harga terjangkau (sesuai HET) yang dijanjikan oleh pemerintah Rp14 ribu/liter
"Kemudian memastikan pasokan barang/pangan. Khususnya impor, agar terjangkau di tengah shortage pasokan global (gandum) akibat konflik Rusia-Ukraina dan permintaan yang meningkat akibat recovery pasca COVID-19," kata dia saat dihubungi, Rabu (15/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut, memang pergantian mendag tidak menjadi jaminan selesainya masalah migor selama permasalahan utamanya tidak diselesaikan. Permasalahan utamanya adalah eksekusi kebijakan di lapangan dan tidak kalah dengan mafia pangan.
"Ibarat main bola, pergantian pemain adalah suatu hal yang terjadi. Tujuannya untuk merefresh tim agar kinerja/stamina kesebelasan semakin baik," ujar dia.
Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengungkapkan jika penunjukan Zulhas sebagai menteri perdagangan ini memang sangat politik.
Terlepas dari itu, PR besar Zulhas adalah memantau harga pangan di tengah gejolak kondisi dunia. "Menteri perdagangan uga harus bisa membuat sistem perdagangan di dalam negeri tidak dikuasai segelintir orang, jadi tak ada mafia pangan dan perdagangan," jelas dia.
Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan Zulhas harus mnyelesaikan masalah rantai distribusi pangan khususnya minyak goreng.
"Kemudian melakukan pembersihan di internal mendag khususnya pejabat yang menangani izin ekspor impor pangan," jelas dia.
Selanjutnya melakukan sinkronisasi data dengan lembaga lain sehingga kebijakan lebih terintegrasi. Lalu memperluas pasar ekspor ke negara alternatif melalui intelijen pasar dan koordinasi dengan atase perdagangan maupun kedutaan besar di negara potensial
Selain itu melakukan evaluasi perjanjian perdagangan bebas yang merugikan daya saing Indonesia. Kemudian mengatur porsi barang impor di e-commerce.
(kil/das)
