Pemeritah dinilai masih perlu memproteksi harga minyak goreng untuk industri kecil dan masyarakat kurang mampu dengan menugaskan BUMN, menyusul lonjakan harga akibat kenaikan permintaan CPO di pasar internasional.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan konflik geopolitik di Rusia dan Ukraina diperkirakan masih akan berlangsung lama, sehingga produksi minyak nabati selain CPO diperkirakan masih akan terbatas.
"Kondisi ini yang menyebabkan harga sulit turun, meskipun sekarang, produksi sedang berlimpah. Solusi yang ditawarkan adalah dengan melibatkan BUMN untuk memproteksi harga migor curah untuk rumah tangga kurang mampu," teranga Bhima, di Jakarta, belum lama ini.
Memang, saat ini pasokan CPO di dalam negeri tengah tinggi-tingginya imbas larangan ekspor yang diberlakukan pemerintah. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), stok CPO akhir bulan April 2022 adalah 6,103 juta ton, melonjak dibandingkan Maret 2022 yang 5,683 juta ton dan 3,269 juta ton di April 2021.
Catatan itu menjadikan stok akhir April sebagai angka stok tertinggi sejak 6 tahun terakhir.
Melonjaknya stok CPO nasional tersebut tak lain diakibatkan oleh masih tersendatnya proses ekspor. Masih mengutip data GAPKI, ekspor minnyak sawit nasional pada April 2022 turun jadi 2,089 juta dibandingkan April 2021 yang mencapai 2,636 juta ton. Meski sedikit baik dibandingkan Maret 2022 yang tercatat 2,018 juta ton.
Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah? Bersambung ke halaman selanjutnya.
(dna/dna)