Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah selesai melaksanakan rapat kerja (raker). Rapat membahas laporan keuangan APBN 2021, realisasi APBN 2022 sampai Agustus 2022, serta rencana kerja anggaran (RKA) 2023.
Rapat selesai sekitar pukul 18.20 WIB. Rapat ini sempat diskors selama 15 menit untuk memperdayakan persepsi terlebih dahulu terkait anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2023.
Kesimpulan rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Budi Karya yang dibacakan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus selaku pemimpin rapat:
1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemenhub terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Komisi V DPR RI meminta Kemenhub untuk mempertahankan capaian kinerja dan opini tersebut di masa mendatang.
2. Komisi V DPR RI meminta Kemenhub untuk meningkatkan capaian serapan APBN 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI di mana capaian realisasi keuangan per Agustus 2022 mencapai 52,6% dan realisasi fisik 57,8%.
3. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kemenhub terhadap alokasi anggaran Kemenhub dalam RAPBN 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut:
- Pagu kebutuhan Rp 73,84 triliun
- Nota keuangan RAPBN 2023 Rp 33,44 triliun
- Selisih Rp 40,40 triliun
Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama Kemenhub akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.
(aid/ara)