Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa anggaran birokrasi Kementerian Keuangan semakin hemat. Ia menjelaskan anggaran birokrasi pada 2021 semakin hemat dibandingkan 2018.
Sri Mulyani mengatakan anggaran birokrasi Kemenkeu pada 2018 mencapai Rp 2,4 triliun. Sementara pada 2021 saat Indonesia mengalami tantangan keuangan yang begitu banyak, Sri Mulyani mengatakan anggaran birokrasi Kemenkeu turun menjadi Rp 972 miliar.
"Jadi turun Rp 1,5 triliun sendiri di saat di atau volume APBN justru makin meningkat tinggi. Jadi kita bicara per cost sangat kecil banget," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (5/9/2022).
"Belanja birokrasi sudah bisa kita kendalikan Rp 1,5 triliun sendiri lebih murah dari 2018 pada saat kita menghadapi tantangan pengelolaan keuangan makin besar, dinamis, makin rumit," jelasnya.
Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan untuk anggaran 2022 dan 2023 akan meningkat. Peningkatan karena berbagai alasan, misalnya Indonesia yang menjadi tuan rumah Presidensi G20, tahun depan akan menjadi tuan rumah ASEAN Chairmanship, hingga pembiayaan untuk tugas khusus seperti tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
"Belanja birokrasi cukup tinggi pada 2022-2023 adalah membangun infrastruktur baru yang basisnya lebih dari cara kerja baru tadi jadi investasi teknologi digital jadi luar biasa penting," tuturnya.
Sri Mulyani menegaskan terkait dengan penyusunan anggaran Kemenkeu, pihaknya akan tetap berpegang teguh dengan visi-misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Yang kemudian tuangkan program kerja program kerja kita baik itu rencana strategis, program kerja kita manage dengan isu yang strategis," tutupnya.
Simak juga Video: Harga BBM Naik Saat Harga Minyak Dunia Turun, Kok Bisa?
(ada/ara)