.webp)
Pemerintah menyiapkan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 24,17 triliun kepada masyarakat seiring kenaikan harga bahan bakar (BBM). Kenaikan harga BBM per 3 September disebut untuk mengurangi beban APBN.
Di sisi lain, keputusan ini menuai pertanyaan terkait adanya anggaran bansos tapi harga BBM tetap naik. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, pemerintah mengalokasikan dana tersebut ke bansos untuk menjaga daya beli konsumen.
"Pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dengan harga jual. Tanpa penyesuaian, Rp 502 triliun habis dan harus nambah Rp 89-147 triliun, tergantung ICP. Maka kita alihkan untuk BLT BBM dan belanja produktif," cuit Prastowo melalui akun Twitter pribadinya @prastow, dikutip Rabu (7/9/2022). detikcom sudah meminta izin mengutip cuitan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tanpa kenaikan harga BBM, anggaran subsidi yang telah membengkak hingga Rp 502 triliun itu akan habis karena masyarakat cenderung memilih menggunakan BBM subsidi. Prastowo mengatakan jika harga BBM ditahan maka beban subsidi bisa bertambah Rp 89-147 triliun.
"Dengan asumsi ICP US$ 97, tanpa kenaikan harga BBM pemerintah harus menambah subsidi Rp 137 triliun. Jika US$ 99 nambah Rp 151 triliun, dan bila US$ 105 akan butuh Rp 195 triliun," tulis Prastowo.
Oleh sebab itu, ia menyampaikan, dalam rentang ICP US$ 97,99-105 per barel, maka pemerintah masih harus menanggung tambahan subsidi yang cukup besar Rp 89-147 triliun. Dengan demikian, pengalihan ke BLT BBM dinilai menjadi pilihan tepat untuk melindungi daya beli masyarakat yang kurang mampu.
"Kita juga punya ruang fiskal yang lebih longgar dan menyehatkan APBN. Ini penting untuk mendorong belanja berkualitas, pembiayaan berkesinambungan, dan pondasi yang kokoh untuk masa mendatang," kata Prastowo.
"Windfall pajak/PNBP seluruhnya sudah dialokasikan untuk subsidi Rp 502 T. Itu esensi keadilan," tambahnya.
(ara/ara)
